.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,3 triliun dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggaran tersebut telah dialokasikan sejak 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu mulai, yakni sejak tahun 2022 sampai 2024.
Adapun rincian alokasi per tahunnya, yakni Rp 3,1 triliun pada 2022, Rp 30,0 triliun pada 2023, dan Rp 38,2 triliun pada 2024. Keseluruhan anggaran ini dialokasikan untuk menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan, serta dokumentasi logistik.
"Anggaran tersebut utamanya dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata yang dikutip dari detikFinance, Selasa (13/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pemilu 2024 Memilih Apa Saja? Ini Rinciannya |
Isa menjelaskan total realisasi anggaran Pemilu 2024 pada 2022 berada di angka Rp 2,7 trilium atau 88,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. Pada tahun 2023 yang dihitung sampai 30 September, telah mencapai Rp 17,8 triliun atau 59,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,0 triliun.
Untuk tahun 2024, Isa mengatakan anggaran pemilu telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 38,2 triliun. Besaran anggaran tersebut hanya untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran.
Kendati demikian, Kemenkeu memastikan kesiapan anggaran jika terjadi putaran kedua pada pemilu 2024. Diketahui, putaran kedua nantinya akan dilaksanakan pada 26 Juni 2024.
"Kita pokoknya sudah menyediakan cukup kok, tenang saja. Termasuk kalau ada putaran kedua, kita akan sediakan kalau Pilpresnya ada putaran kedua ya. Jadi sudah siap kita, tinggal semoga yang terbaiklah buat Indonesia," papar Isa.
Lebih lanjut, Isa mengungkapkan anggaran pemilu menjadi investasi dari tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia demi keberhasilan pemilu 2024. Dengan begitu, pemilu ini akan menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate. Terlebih lagi, stabilitas politik menjadi garansi pembangunan nasional di berbagai sektor.
"Sebaliknya, bila sampai Pemilu gagal - kita berdoa supaya tidak terjadi - maka risiko kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia akan lebih mahal nilainya dibandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pemilu," imbuh Isa.
Isa melanjutkan, penyelenggaraan pemilu menggerakkan semua sektor kehidupan masyarakat mulai dari sosial, politik hingga ekonomi. Misalnya, anggaran pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, dan jasa secara tidak langsung juga menggairahkan sektor produksi dan distribusi.
Bukan hanya itu, belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan Pemilu mulai tingkat pusat sampai dengan Adhoc yang menerima honor Pemilu, juga secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja sosialisasi dan kampanye para peserta pemilu pun turut mengambil andil yang positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
"Jadi, anggaran penyelenggaraan Pemilu tidak semata-mata hanya membiayai teknis penyelenggaraan pemilu. Namun, berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional yang pada akhirnya menjadi investasi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka panjang. Mari kita menyambut Pemilu 2024 mendatang, dengan tanpa ujaran kebencian, tanpa hoaks, dan tidak melakukan polarisasi. Kita sukseskan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi Indonesia dengan kegembiraan,"pungkasnya.
(alk/alk)
