Bawaslu Segera Umumkan Perkembangan Kasus Sekda Takalar Kampanye Anak Jokowi

Bawaslu Segera Umumkan Perkembangan Kasus Sekda Takalar Kampanye Anak Jokowi

Sahrul Alim - detikSulsel
Minggu, 04 Feb 2024 19:30 WIB
Tangkapan layar video Sekda Takalar Muhammad Hasbi menyebut janji Presiden Jokowi jika anaknya menang.
Foto: Tangkapan layar video Sekda Takalar Muhammad Hasbi menyebut janji Presiden Jokowi jika anaknya menang. (dok. istimewa)
Takalar -

Sekda Takalar Muhammad Hasbi telah menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), usai diduga mengkampanyekan anak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Keputusan apakah Hasbi melanggar atau tidak akan diumumkan pekan ini.

Anggota Bawaslu Takalar Ince Hadiy Rachmat mengatakan Sekda Hasbi diperiksa selama 2 jam di Kantor Bawaslu Takalar, Kamis (1/2). Ince menuturkan pihaknya masih melakukan kajian untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam kasus ini.

"Iye, belum (ada hasilnya). Kalau Pak Sekda sudah dilakukan klarifikasi hari Kamis (1/2), sementara kita lakukan proses, artinya kami berharap teman-teman bersabar dan mempercayakan kepada kami menangani kasus tersebut," ujar Ince kepada detikSulsel, Minggu (4/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ince mengaku, Hasbi datang memenuhi panggilan klarifikasi kedua dan diperiksa selama kurang lebih 2 jam. Adapun materi pemeriksaan, Ince mengaku tidak dapat membeberkannya.

"Sekitar 2 jam (diperiksa), karena dari jam 10 beliau datang, selesai sudah Zuhur. Terkait apa materi pemeriksaan itu termasuk informasi yang dikecualikan. Kami (Bawaslu) yang langsung lakukan klarifikasi, saya sendiri," katanya.

ADVERTISEMENT

Bawaslu dalam kajiannya akan mempelajari materi klarifikasi dari Hasbi dan saksi lainnya. Pihaknya juga akan memutuskan apakah dibutuhkan keterangan tambahan dari saksi lainnya.

"Tentu kita akan pelajari ini materi klarifikasi, termasuk BAP (berita acara pemeriksaan) Pak Sekda, BAP saksi-saksi untuk kita lakukan kajian, artinya dari hasil kajian itu baru kita bisa menyimpulkan. Untuk sementara kami belum bisa menyimpulkan karena kami masih mempelajari materi-materinya semua," katanya.

"Kalau kami membutuhkan keterangan tambahan itu masih memungkinkan untuk kita mencari keterangan tambahan," tambah Ince.

Setelah semua pemeriksaan saksi-saksi rampung, lanjut Ince, maka Bawaslu akan menggelar pleno untuk memutuskan nasib Hasbi. Jika memenuhi unsur formil dan materiil maka dugaan pelanggaran akan ditingkatkan ke proses penyidikan.

"Naik ke penyidikan atau tidak. Iye (tersangka), kalau memenuhi unsur seluruh hasil pemeriksaan kita, dari hasil klarifikasi itu dilakukan proses perekomendasian ke kepolisian kalau memang memenuhi unsur," jelasnya.

Kesimpulan atas kasus ini, lanjut Ince, akan dilakukan oleh Bawaslu Takalar pekan ini. Apalagi kasus ini telah berproses di awal Januari usai dilaporkan sejumlah pihak.

"(Waktu) 14 hari sejak diregistrasi, minggu ini kita sudah ada kesimpulan, saat ini masih kita lakukan kajian. Kemungkinan masih akan kita tambahkan untuk keterangan yang akan kita gali. Sejauh ini ada 3 saksi, 4 sama Pak Sekda," ujarnya.

Untuk diketahui, kasus ini bergulir usai video Hasbi diduga sedang membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa' Takalar, Rabu (10/1) viral di media sosial. Hasbi memaparkan kesulitan Pemkab Takalar mencari anggaran untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia juga meminta kepada guru-guru yang belum terangkat PPPK agar menunggu seleksi CPNS yang akan dibuka. Hasbi lantas mengaku Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan CPNS jika anaknya menang.

"Setengah mati mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali kita ini Takalar pro kepada PPPK yang ada. Tapi yang belum terangkat mohon maaf tunggu pengangkatan CPNS, begitu caranya," ujar Hasbi.

"Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan," tambah Hasbi.

Hasbi menyebut program itu mesti diapresiasi. Sebab kata dia, Pemkab tidak ingin menambah beban APBD.

"Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini kurang, tapi kita tidak mau menambah beban APBD, kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK," ucapnya.




(asm/ata)

Hide Ads