.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons tudingan soal politisi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah. Airlangga menyebut penyaluran bansos dilakukan setiap tahun, sehingga tidak ada kaitannya dengan politik.
"Loh tiap tahun emang ada pemilu? tiap bulan ada pemilu? Kan nggak ada," kata Airlangga kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada warga di Kantor Camat Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (2/2/2024).
Airlangga menerangkan, penyaluran bansos ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah membantu masyarakat tidak mampu. Dia membeberkan berbagai macam jenis bansos disalurkan tiap tahunnya, sehingga penyalurannya sudah terjadwal dan merupakan lanjutan dari program-program sebelumnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp 250 ribu itu sepanjang tahun. Kemudian kita juga ada bantuan sembako, itu terus menerus. Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Airlangga menyerahkan bansos beras secara simbolis kepada penerima di Kecamatan Kalukku Mamuju. Total penerima bansos CBP ini sebanyak 100 KK dengan bantuan 10 Kg beras bulog premium tiap KK.
Airlangga memastikan tetap akan melanjutkan penyaluran bansos ini di daerah-daerah lain. Setelah berkeliling Sulawesi, pihaknya bakal langsung ke Jawa Barat.
"Sesudah Sulawesi kembali ke Jawa Barat," jelasnya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis dilansir dari detikNews, Jumat (29/12/2023).
Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Todung menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.
(ata/ata)
