Sebanyak 28.028 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut uang transportasi pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) dibayarkan. Mereka mendesak transparansi KPU Makassar untuk memberikan haknya.
Diketahui, KPU Makassar telah melantik 28.028 anggota KPPS di Hotel Claro Makassar, Kamis (25/1). Belakangan, para KPPS yang akan bertugas di 4.004 tempat pemungutan suara (TPS) itu ramai-ramai menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pembayaran uang transportasi di media sosial.
"Pas pulang (dari pelantikan) saya buka sosmed kulihat-lihat di TikTok di kota-kota lain ada uang transportasinya. Jadi di situ mulai kami pertanyakan di grup KPPS begitu," kata salah satu anggota KPPS di Makassar, Gerhana Angelina kepada detikSulsel, Minggu (28/1/2024).
Angelina mengatakan, awalnya tidak mengetahui jika KPPS memperoleh uang transportasi. Informasi itu baru dia ketahui ketika anggota KPPS lainnya menagih haknya.
"Awalnya memang tidak ditau karena tidak ada juga pembahasan dari KPU waktu pelantikan, tidak pernah dibahas tentang uang transport atau apa," bebernya.
Dia mengakui tidak mengetahui nominal uang transportasi pelantikan yang diterima anggota KPPS. Angelina mengatakan KPU Makassar tidak pernah memberikan informasi terkait hal tersebut.
"Kurang tau mi karena kulihat di sosial media terutama di TikTok beda-beda, ada yang dapat Rp 100 ribu, ada dapat Rp 95 ribu, ada juga yang dapat Rp 50 ribu. Jadi masih abu-abu ini berapa tepatnya yang akan dapatkan bagian transportasi," tutur Angelina.
Angelina melanjutkan, anggota KPPS lainnya juga mempertanyakan uang transportasi untuk bimtek. Bimtek bagi KPPS di wilayahnya dikatakan baru dimulai 31 Januari mendatang.
"Tanggal 31 (Januari) saya bimtek, (tetapi) belum tau juga kalau tentang bimtek. Katanya ada dana transportasinya saya lihat di TikTok. Waktu itu juga sempat saya lihat Instagramnya KPU RI ada transportasi sama konsumsi ada semua anggarannya," sebutnya.
Dia pun berharap KPU Makassar segera membayarkan uang transportasi pelantikan dan bimtek tersebut. Angelina menyayangkan hal ini lantaran KPPS di kabupaten/kota lain justru sudah dibayarkan.
"Harusnya itu ada transparansi pemberitahuan dari awal minimal di undangan pelantikan disertakan kalau ada uang transport atau konsumsi begitu," imbuh Angelina.
Sementara itu, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Makassar, Andi Bangsawan juga tidak mengetahui adanya uang transportasi KPPS itu. Informasi ini baru diketahui ketika ada kegaduhan di antara KPPS.
"Itu juga yang kita sayangkan karena tidak sampai ke PPS, jadi kita PPS memang tidak tau awalnya sudah ada pi kegaduhan baru diinformasikan," kata Bangsawan yang dikonfirmasi terpisah.
Bangsawan menambahkan, pihaknya pun sudah mempertanyakan hal ini ke sekretariat KPU Makassar. Menurut informasi yang diterimanya, keterlambatan pencairan uang transportasi KPPS ini karena ada revisi anggaran dari KPU Makassar.
"Jawabannya adalah sekarang KPU RI itu dia merevisi anggaran dana yang diminta oleh KPU Kota Makassar, ada anggarannya dan diiyakan oleh pihak KPU Makassar bahwa betul ada transpor pada saat pelantikan dan pada saat bimtek. Tapi masih ter-lock (tertahan) karena nominal sama pagunya dari KPU RI belum dikeluarkan," urainya.
Dia mengaku belum mengetahui nominal uang transportasi pelantikan dan bimtek yang akan diterima KPPS. Bangsawan berharap KPU Makassar bisa memberikan informasi secara berkala terkait perkembangannya.
"Kalau saya harapannya ke depan itu perlu kayaknya transparansi. Kalau memang ada dananya sampaikan biar kita (PPS) bisa sampaikan ke KPPS, walau belum diketahui nominalnya biar KPPS tidak kaget saat lihat di media sosial," ujar Bangsawan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/sar)