.webp)
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti uang transportasi untuk pelantikan yang belum dibayarkan. KPPS mendesak KPU Makassar memberikan kejelasan terkait keterlambatan pencairan anggarannya.
"Harusnya itu ada transparansi pemberitahuan dari awal minimal di undangan pelantikan disertakan kalau ada uang transport atau konsumsi begitu," kata salah satu anggota KPPS di Makassar, Gerhana Angelina kepada detikSulsel, Minggu (28/1/2024).
Angelina mengaku baru mengetahui jika KPPS berhak mendapat uang transportasi saat pelantikan di Hotel Claro Makassar, Kamis (25/1). Informasi itu justru baru diketahuinya di media sosial dan ramai menjadi perbincangan KPPS lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pas pulang (dari pelantikan) saya buka sosmed kulihat-lihat di TikTok di kota-kota lain ada uang transportasinya. Jadi di situ mulai kami pertanyakan di grup KPPS begitu," ucapnya.
"Awalnya memang tidak ditau karena tidak ada juga pembahasan dari KPU waktu pelantikan, tidak pernah dibahas tentang uang transport atau apa," lanjut Angelina.
Angelina juga tidak mengetahui pasti nominal uang transportasi yang seharusnya diterima KPPS. Menurutnya, nominal yang diterima bervariasi di tiap kabupaten/kota lain.
"Kurang taumi karena kulihat di sosial media terutama di TikTok beda-beda, ada yang dapat Rp 100 ribu, ada dapat Rp 95 ribu, ada juga yang dapat Rp 50 ribu. Jadi masih abu-abu ini berapa tepatnya yang akan dapatkan bagian transportasi," paparnya.
Dia mengaku, sejumlah rekan KPPS-nya yang lain turut mempertanyakan uang transportasi itu. Pasalnya, panitia pemungutan suara (PPS) juga tidak mengetahui adanya uang transportasi bagi KPPS saat pelantikan.
"Jadi kita kirimkan screenshot yang bilang pernyataan KPU RI bilang ada itu bantuan (uang transportasi). Terus tanggapannya itu PPS dia bilang mereka tidak tau karena itu tidak disalurkan ke PPS," tambah Angelina.
Angelina juga mempertanyakan anggaran transportasi untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek bagi KPPS akan dimulai pada 31 Januari mendatang.
"Tanggal 31 (Januari) saya bimtek, (tetapi) belum tau juga kalau tentang bimtek. Katanya ada dana transportasinya saya lihat di TikTok. Waktu itu juga sempat saya lihat Instagramnya KPU RI ada transportasi sama konsumsi ada semua anggarannya," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Makassar Asrar Marlang menegaskan, uang transportasi bagi KPPS untuk pelantikan dan bimtek memang sudah dianggarkan. Namun pembayarannya tidak langsung diberikan karena ada prosesnya.
"KPU Kota Makassar telah menganggarkan bantuan transport untuk pelantikan dan bimbingan teknis. Namun sekarang ini masih dalam proses revisi di KPU RI jadi belum kami bayarkan," kata Asrar yang dikonfirmasi terpisah.
Diketahui, sorotan terkait uang transportasi saat pelantikan dan bimtek bagi KPPS di Makassar viral di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, sebuah foto di akun resmi KPU Makassar ramai komentar yang mempertanyakan transparansi pembayaran kegiatan itu.
Sebelumnya diberitakan, KPU Makassar melantik 28.028 anggota KPPS di Hotel Claro Makassar, Kamis (25/1). Mereka akan bertugas di 4.004 tempat pemungutan suara (TPS).
"28.028 orang akan bertugas di 4.004 TPS di 15 kecamatan," ujar Anggota KPU Makassar Abdi Goncing kepada wartawan di sela-sela acara pelantikan.
(sar/hsr)
