.webp)
Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap alasannya melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar Muhammad Hasbi ke Bawaslu Sulsel. Salah satunya karena kasus ini telah direspons oleh pihak Istana Kepresidenan.
"Kebetulan tadi kami juga menerima informasi bahwa pihak istana telah membantah isu itu. Bahwa adanya janji jadi pegawai negeri apabila anaknya jadi wakil presiden," ujar Anggota Tim Direktorat Saksi Pengamanan pemilu, Hukum dan Advokasi TPD Ganjar-Mahfud Sulsel Andi Walinga kepada wartawan usai melapor di Bawaslu Sulsel, Rabu (17/1/2024).
Walinga menilai ucapan Muhammad Hasbi saat berpidato dalam sambutannya yang menyebut Presiden Joko Widodo menjanjikan akan melanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS. Kalimat tersebut, kata dia, patut diduga merupakan kampanye yang mengajak dan mengarahkan peserta forum tersebut untuk mendukung Capres-Cawapres tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sudah jelas karena mengarahkan pilih, kalau anaknya Jokowi yang akan jadi wakil presiden, Prabowo yang presiden akan dijanjikan sebagai pegawai negeri. Dan ini sangat viral," jelasnya.
Walinga menegaskan tetap melapor meski telah membaca klarifikasi dari Sekda Hasbi yang menyebut video tersebut telah dipotong. Menurutnya walaupun video tersebut tak utuh narasinya, namun sudah jelas ada arahan untuk memilih Capres-Cawapres tertentu.
"Kami sudah melihat klarifikasinya, itu beranggapan bahwa itu adalah sepotong-sepotong. Tapi kami melihat narasinya itu sudah jelas. Ada semacam ajakan, ada semacam arahan. Itu kan sudah masuk kriteria, walaupun itu terpotong-potong tapi itu sudah jelas narasinya," jelasnya.
"Itu kan mengatakan "Apabila terpilih" itu kan sudah ajakan. Dan yang hadir pada waktu itu semua tenaga pengajar, guru, bahkan kepala dinas yang diundang. Tidak ada masyarakat, semua yang ASN termasuk honorer," tambahnya.
Untuk diketahui, pihak istana kepresidenan buka suara atas viralnya kasus Sekda Takalar Muhammad Hasbi yang diduga mengkampanyekan anak Jokowi. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana membantah Jokowi menjanjikan soal pengangkatan CPNS seperti yang disebutkan Sekda Takalar.
Ari menegaskan Jokowi tak pernah sama sekali memberikan janji soal CPNS apalagi bila dikaitkan dengan Pemilu 2024.
"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengkaitkan proses rekrutmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada pemilu 2024," ujar Ari kepada wartawan dilansir dari detikNews, Selasa (16/1/2024).
Lebih lanjut, Ari menyatakan perekrutan CPNS atau CASN 2024 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang Kementerian PAN-RB sejak lama. Itu dilakukan untuk mempercepat reformasi birokrasi, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.
"Ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024," tegas Ari.
Ari juga bilang kebijakan pemerintah mengenai Rekrutmen CASN 2024 telah disampaikan secara terbuka dan transparan oleh Jokowi ke publik tanggal 5 Januari 2024.
"Saat itu, Presiden menyatakan bahwa Pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," pungkas Ari.
(ata/hsr)
