.webp)
"Setelah dikaji secara bisnis, Teman Bus Trans Mamminasata tidak menguntungkan dengan subsidi Rp 80 miliar, sedangkan pendapatan hanya Rp3,6 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel Andi Erwin Terwo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/1/2024).
Erwin mengatakan, secara bisnis, Teman Bus Trans Mamminasata tidak terlalu menguntungkan. Makanya dia pun berharap agar operasional Teman Bus bisa tetap dikelola oleh pemerintah pusat.
"Jika cocok dikelola oleh pemerintah pusat biarkan pusat yang mengelola," ujar Andi Erwin dalam keterangannya, Jumat (5/1/2023).
Andi Erwin mengaku Pemprov Sulsel telah disurati oleh Kemenhub agar koridor 3 dan 4 Teman Bus Trans Mamminasata dibiayai oleh APBD Sulsel 2024. Namun saat itu, APBD Sulsel 2024 telah diketok terlebih dahulu dan tidak termuat anggaran untuk alokasi angkutan umum.
"Karenanya, surat dari Dirjen akan dijawab dengan penyampaian ketidakmampuan Pemprov dan mohon dilanjutkan sampai tahun 2025," bebernya.
Dia menyebut Pemprov Sulsel juga telah memberikan surat balasan dengan nomor: 024/16047/DISHUB tanggal 21 Desember 2023, terkait hal Kelanjutan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Trans Mamminasata. Surat itu berisi Pemprov Sulsel belum memiliki kesiapan anggaran untuk mengambil alih pengelolaan layanan bus tersebut di tahun anggaran 2024.
Selain itu, surat tersebut juga berisi kesediaan Pemprov Sulsel untuk menelaah kembali koridor Trans Mamminasata yang saat ini berjalan. Termasuk memastikan agar penganggaran subsidi angkutan massal akan diakomodir dalam RPJMD 2025-2029.
Selanjutnya, Pemprov Sulsel bermohon agar Kemenhub tetap mengalokasikan anggaran dalam APBN 2024 sesuai target dalam RPJMN 2020-2024. Apalagi Kota Makassar menjadi salah satu dari 6 (enam) kota metropolitan dalam Major Project Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.
Sebelumnya diberitakan, Dishub Sulsel mengungkap sempat diminta oleh Kemenhub untuk membiayai operasional 2 koridor Teman Bus Trans Mamminasata yang subsidinya disetop. Pemprov Sulsel diminta membiayai operasionalnya melalui APBD 2024.
"Iya (Pemprov Sulsel diminta untuk biayai operasional 2 koridor). Jadi artinya memang untuk keberlanjutan layanan umum Trans Mamminasata memang, namanya subsidi tidak selamanya. Ada masanya ketika subsidi tersebut dilimpahkan ke pemerintah daerah," ujar Kepala UPT Trans Mamminasata Dishub Sulsel Andi Nur Diyana kepada detikSulsel, Selasa (2/1).
Diyana mengaku anggaran yang perlu disediakan untuk menyokong operasional Teman Bus Trans Mamminasata ini tidak kecil. Apalagi proses pengalihan pembiayaannya memakan waktu yang tidak cepat.
"Kemudian ini anggarannya juga tidak sedikit. Memang perlu persiapan yang matang untuk proses pengalihan operasinya. Artinya ini memang kan tidak serta merta harus dialokasikan anggaran. Karena yang seperti ini bisa ditanyakan ke pengambil kebijakan," bebernya.
(ata/asm)
