.webp)
Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) melaunching pelayaran perdana pekerja migran Indonesia (PMI) dari Polewali Mandar (Polman) ke Lahad Datu, Malaysia. Pemprov Sulbar mengupayakan pelayaran langsung ke Malaysia ini sejak 6 tahun lalu.
"Rasa syukur, alhamdulillah. Jadi ini kita mulai memanen apa yang mulai dirancang pak AIM (Andi Ibrahim Masdar) 6 tahun yang lalu. Ini bukti ketangguhan dan keteguhan dalam berusaha," kata Pj Gubernur Sulbar Arif Zudan Fakrulloh dalam sambutannya, Senin (18/12/2023).
Launching pelayaran perdana ini berlangsung di Pelabuhan Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Senin (18/12). Tercatat sebanyak 33 PMI diberangkatkan dalam pelayaran perdana ini dengan menumpangi KM Catteleya Express.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zudan mengungkapkan jika nantinya pelayaran ke Lahad Datu, Malaysia, tidak hanya melayani PMI, tetapi juga untuk masyarakat umum. Termasuk untuk pengiriman komoditas ekonomi.
"Kita akan kembangkan dari pengiriman program pekerja migran, terus mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke non pekerja migran yang mau berwisata, terus berlanjut ke barang-barang yang bersifat ekonomi," ujarnya.
"Tolong sampaikan kepada masyarakat yang akan berangkat ke Sabah, lewat sini saja, langsung tanjung Silopo, Lahad Datu. Tolong perjuangan ini dilanjutkan sampai tuntas," jelasnya.
Sementara Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar meminta dukungan seluruh pihak agar pelayaran dari Tanjung Silopo menuju Lahad Datu Malaysia dapat terus berjalan untuk meningkatkan perekonomian warga.
"Saya berharap apa yang kita lakukan bukan hanya seremoni, bagaimana ke depan ekonomi masyarakat Sulawesi pada umumnya bertumbuh, dengan adanya kapal yang mondar mandir ini. Insyaallah," ungkap Andi Ibrahim.
Andi Ibrahim menceritakan awal mula Pelabuhan Silopo didorong melayani pelayaran ke Lahad Datu, Malaysia, lantaran banyak warga yang merantau ke daerah tersebut tanpa dilengkapi dokumen resmi.
"Kami menggarap ini pertama kali saya mau ke Malaysia untuk membuat dokumen masyarakat Polman yang berada di Lahad Datu yang tertahan di sana karena tidak memiliki dokumen. Mereka kerja di hutan dan tidak bisa keluar karena tidak memiliki dokumen,"pungkasnya.
(hmw/asm)
