.webp)
"Rencana tahun depan diterapkan. Inikan untuk lebih mempermudah transaksi," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan kepada detikSulsel, Minggu (10/12/2023).
Dakhlan menjelaskan penggunaan kartu kredit ini masih terbatas. Penerapannya hanya untuk belanja makan-minum dan surat perintah perjalanan dinas.
"Jadi belum secara keseluruhan, baru untuk dua belanja itu," tambah Dakhlan.
Dakhlan berharap program KPPD ini bisa diterapkan untuk belanja APBD yang lain. Namun pihaknya akan melakukan evaluasi seiring berjalannya pogram ini ke depan.
"Kita lihat kondisinya seperti apa, kalau memang nanti setelah berjalan ini progresnya bagus, mungkin kita tambah untuk belanja lain," tuturnya.
Dia melanjutkan, program KPPD ini untuk sementara hanya untuk belanja Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Selain itu termasuk Sekda Kota Makassar, termasuk satu SKPD sebagai percontohan.
"Ini masih terbatas untuk unsur pimpinan. Tapi tidak menutup kemungkinan diterapkan untuk semua SKPD lain," ujar Dakhlan.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Makassar tengah mempersiapkan administrasi untuk meluncurkan program KPPD tahun depan. Limit kartu kredit ini mencapai Rp 50 juta untuk sekali gesek.
"Limitnya Rp 50 juta maksimal sekali gesek," sebut Dakhlan.
Program ini akan dikerjasamakan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar. Namun Dakhlan belum menjelaskan soal teknis penggunaan kartu kredit ini.
"Saat ini baru mau bahas teknis soal penggunaan kartu kredit. Sementara kita koordinasikan dengan instansi terkait termasuk pihak bank dan SKPD lain," imbuhnya.
(sar/ata)
