.webp)
Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan 6,3 juta bidang lahan memiliki sertifikat hingga tahun 2025. Sejauh ini pihaknya baru merealisasikan sebanyak 2,6 juga bidang tanah.
Kepala Kanwil ATR/BPN Sulsel Tri Wibisono mengatakan jumlah bidang tanah di Sulsel diperkirakan mencapai sejumlah 6.334.428 bidang. Berdasarkan data yang ada di aplikasi Kementerian ATR/ BPN yang telah terpetakan sampai saat ini sejumlah 2.627.725 bidang atau 41,48%.
"Kami akan melakukan akselerasi terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar. Yang tadi disampaikan bahwa kami ada 6,2 juta bidang tanah dan baru 2,6 juta yang sudah bersertifikat," kata Tri Wibisono usai launching sertifikat online di Lapangan Indoor PT Telkom Makassar, Senin (4/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tri menegaskan target itu bisa terealisasi dengan kontribusi masyarakat. Pihaknya meminta agar warga menyiapkan administrasi atau dasar-dasar penguasaan tanahnya agar prosesnya bisa lebih cepat dilakukan.
"Ini semuanya kami harapkan Sulsel lengkap, istilah kami itu menjadi salah satu impian yang diharapkan seharusnya tahun 2025. Kalau 2025 kami masih belum, maka itu menjadi PR ke depan," tegasnya.
Sementara, BPN Sulsel menyerahkan 35.019 sertifikat tanah kepada warga. Pihaknya menyerahkan 200 sertifikat di antaranya yang diserahkan saat acara berlangsung, yakni untuk Kota Makassar 60 sertifikat, Gowa 60, Maros 60, Pangkep 10 dan Takalar 10 sertifikat.
Penyerahan sertifikat digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual.
"Dari hari ini untuk simbolis 200 namun secara keseluruhan 32.000. Ya, nanti sama (Kabid) 32.000 sekian, yang kita harapkan nanti serentak bisa masing-masing datang untuk melakukan penyerahan sertifikatnya," ucap Tri.
Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Andi Muhammad Arsjad mengapresiasi kinerja BPN Sulsel. Dia berharap 2,6 juta lahan yang belum bersertifikat bisa segera diselesaikan.
"Kita tadi mendapatkan informasi bahwa di Sulawesi Selatan ini ada kurang lebih 6 juta koma sekian bidang tanah dan baru 2 juta koma sekian yang sudah bersertifikat, jadi kurang lebih 41%. Kita berharap mudah-mudahan ke depan persentase ini bisa lebih meningkat, untuk menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan," ucap Arsjad.
Pihaknya juga menyambut baik hadirnya sertifikat elektronik yang diusung BPN. Menurutnya, sertifikat elektronik membuat pelayanan jauh lebih efektif.
"Sertifikat ini juga elektronik ini akan lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikatnya secara mudah dan juga yang lebih penting adalah bahwa sertifikat elektronik ini jauh lebih aman," imbuhnya.
(sar/hsr)
