"Jadi kita prinsipnya pada saat kita tinjau kemarin (bersama Pj Gubernur) kita langsung melakukan permohonan, kami sekaligus permohonan para nelayan. Nelayan ini yang minta supaya dikembalikan ke Pemerintah Kota," kata Danny kepada detikSulsel, Kamis (30/11/2023).
Danny mengatakan pengelolaan TPI Paotere sebelumnya menjadi kewenangan Pemkot Makassar. Namun belakangan pengelolaannya dialihkan ke Pemprov Sulsel di masa kepemimpinan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib.
"Pada saat saya berhenti, waktu itu masih ada Pj (Wali Kota), itu diserahkan ke Provinsi semua. Tapi sayangnya telantar, dan sangat telantar," ungkapnya.
Dengan demikian, Danny menegaskan Pemkot Makassar siap membuat TPI Paotere menjadi lebih layak. Danny berencana membuat TPI Paotere lebih modern namun tetap berbasis tradisional.
"Nah sehingga kalau kita dipercayakan kembali kita siap untuk membangun Paotere yang modern tapi berbasis tradisional, berbasis tradisi masyarakat di situ," bebernya.
Danny mengaku siap menggelontorkan anggaran untuk pembenahan TPI Paotere jika resmi dikelola kembali Pemkot Makassar. Saat ini pihaknya masih menunggu proses penyerahannya jelas.
"Kita siapkan anggaran. Cuma kan yang jelas penyerahannya jelas. Belum ada sampai sekarang. Sudah kita siapkan kemarin, makanya kita ragu-ragu juga," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bakal mempertimbangkan TPI Paotere kembali dikelola oleh Pemkot Makassar. Bahtiar menilai pengelolaan TPI Paotere akan lebih baik jika dikelola Pemkot Makassar.
"Pelajaran saya ini seluruh pasar yang dikelola kota bersih. Coba lihat Kota Makassar, bersih," kata usai melakukan sidak di Pasar Panakukkang bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pada Kamis (30/11).
Bahtiar mengaku, kondisi pasar yang dikunjunginya itu berbeda dengan TPI Paotere yang saat ini dikelola oleh Pemprov Sulsel. Oleh karena itu dia berencana untuk mendiskusikan agar pengelolaan TPI tersebut dialihkan ke Pemkot Makassar.
"Begitu pasar kemarin Paotere itu pasar hitam namanya itu. Saya kira kita akan diskusi dengan kota. Kalau memang itu lebih efektif dikelola oleh kota, serahkan saja," imbuhnya.
(asm/nvl)