.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) berjanji untuk mengusut keluhan warga terkait pungutan liar (pungli) pengurusan KTP di Disdukcapil. Pemkab Pinrang akan berkoordinasi dengan tim Saber Pungli agar proses penyelidikan bisa berjalan dengan cepat.
"Kami tentu menjadikan keluhan warga tersebut sebagai atensi kami," ungkap Kepala Inspektorat Pinrang, Aswin kepada detikSulsel, Selasa (21/11/2023).
Aswin menyampaikan dia akan melakukan koordinasi dengan tim Saber Pungli Pinrang untuk mengusut dugaan adanya pungutan liar di Disdukcapil Pinrang. Dia menyampaikan Saber Pungli terdiri atas lintas sektor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Segera kami koordinasikan dengan tim. Tim Saber Pungli lintas sektor, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, inspektorat, Pak wakapolres selaku ketua Saber Pungli Kabupaten Pinrang," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang warga inisial AB mengeluhkan pelayanan di Disdukcapil Pinrang. AB mengaku diminta membayar Rp 150 ribu untuk bisa mencetak KTP.
"Saya mengeluhkan mengurus KTP ternyata dikasih pi uang baru jadi," ungkap AB kepada detikSulsel, Senin (20/11).
Ia mengaku mengurus KTP pada Selasa (14/11) lalu. Seorang temannya merekomendasikan untuk bertemu dengan seorang staf pegawai di kantor Disdukcapil.
"Saya ketemulah dengan kenalan teman saya di dalam (Disdukcapil) dan diminta membayar Rp 150 ribu," keluhnya.
Dirinya mengaku sangat jengkel karena bukan kali ini saja dia dipaksa harus membayar untuk mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil. Sebelumnya ia juga harus membayar saat mengurus akte kelahiran.
"Jadi ini sudah dua kali saya jadi korban. Yang pertama saat urus akte kelahiran saya bayar Rp 200 ribu, ini sekarang untuk KTP disuruh bayar lagi," paparnya.
(ata/asm)
