.webp)
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Syaharuddin Alrif mengungkap Pemprov akan fokus membayar utang di APBD tahun 2024. Syahar menegaskan gubernur hasil Pilgub 2024 mendatang tidak akan dibebani utang dari pemerintahan sebelumnya.
Hal itu ditegaskan Syahar usai rapat paripurna penetapan APBD Sulsel 2024 di gedung DPRD Sulsel, Senin (6/11) malam tadi. Syahar mulanya menyebut jika utang dana bagi hasil (DBH), pihak ketiga, hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) dirampungkan tahun depan, maka APBD 2025 disebut dalam kondisi sehat.
"Otomatis APBD Pokok 2024 ini berjalan sempurna, APBD 2025 kita, alhamdulillah clean and clear, sehat. Gubernur baru nanti yang terpilih, itu menjalankan APBD, no utang, karena sudah terselesaikan," ungkap Syahar kepada wartawan, Senin (6/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syahar menegaskan Pemprov Sulsel sudah berkomitmen menuntaskan utang pada tahun depan. Pemprov disebut sudah mengatur tahapan pembayarannya.
"Kan ada nanti tahapannya. Pekerjaan 2023 yang terutang, nanti di 2024 dibayar," tutur Legislator Sulsel Fraksi NasDem ini.
Dia merincikan, utang DBH merupakan tunggakan yang paling besar harus dibayarkan Pemprov Sulsel ke tiap kabupaten/kota. Selain itu ada proyeksi utang TPP sebesar Rp 74 miliar.
"DBH kalau tidak salah Rp 1,2 triliun, itu wajib kan, Rp 661 miliar utang, TPP Rp 74 miliar. Sudah clear semuanya ini. Alhamdulillah kita bersyukur Pemprov ada kemauan menyelesaikan ini semua," ujar Syahar.
Syahar kembali menegaskan jika Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bisa meninggalkan pemerintahan dengan kesan yang baik. Hal ini jika komitmen pembayaran itu bisa dirampungkan sehingga kepala daerah berikutnya tidak terbebani.
"Jadi hasil Pilgub nanti, siapapun yang terpilih akan mendapatkan APBD yang sehat," tambah Syahar.
Sebelumnya Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari sudah menyetujui Ranperda APBD 2024. APBD Sulsel tahun 2024 yang disetujui sebesar Rp 10,22 triliun.
"APBD yang telah kita sepakati ini lebih dari Rp 10,22 triliun pendapatan daerahnya. Belanja daerahnya Rp 9,8 triliun lebih, kemudian pembiayaan daerah Rp 134 miliar," ujar Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat sambutan, Senin (6/11).
Bahtiar menyampaikan kemampuan keuangan daerah terbatas. Dia menilai nominal APBD tersebut belum mampu memperbaiki secara langsung semua masalah di Sulsel.
"Tentu jumlah angka-angka ini tidaklah mampu memperbaiki kesejahteraan Sulawesi Selatan dengan kekuatan APBD yang tidak terlalu besar ini," paparnya.
Dengan demikian lanjut Bahtiar, perlu sinergitas antara masyarakat dan pihak swasta. Koordinasi ini penting untuk menyukseskan program yang telah dianggarkan.
"Kekuatan lain yang harus kita lakukan tentu kekuatan swasta dan kekuatan masyarakat itu sendiri," pungkasnya.
(sar/asm)
