.webp)
PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto tetap berada di barisan pemenangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD meski tak lagi menjabat ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Sulsel. Wali Kota Makassar itu akan menjadi pengatur strategi atau king maker di Sulsel.
"Di sinilah pak Danny sejatinya seorang pemimpin, karena memenangkan Ganjar-Mahfud satu tarikan napas dengan sebagai wali kota. Dia tetap menjadi king maker untuk pasangan Ganjar-Mahfud tanpa melalaikan tugasnya sebagai wali kota," ujar Wakil Ketua PDIP Sulsel Muhammad Iqbal Arifin kepada detikSulsel, Senin (30/10/2023).
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Sulsel ini menyebut Danny bisa saja mengambil langkah dengan cuti jika tetap ingin menjabat ketua tim. Namun DPP PDIP menyarankan agar memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau (bersama) semua tim pemenangan dikumpulkan di DPP partai di situlah ada diskusi menyangkut itu (kepala daerah tak boleh jadi ketua tim kampanye). Jadi DPP menyarankan untuk beliau kalau bisa memikirkan dulu karena harus cuti," ujar jubir PDIP Sulsel ini.
Iqbal menyebut keputusan Danny itu semata demi kepentingan masyarakat Kota Makassar. Di sisi lain, PDIP sangat beruntung jika Danny tetap menjadi ketua tim pemenangan.
"Memang penting ini untuk menjadi ketua tim kampanye pemenangan Ganjar tapi lebih penting itu mengurus masyarakat. Tapi beliau tetap menjadi pengusung Ganjar Mahfud walaupun tidak menjadi ketua tim kampanye," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Danny akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua TPD capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Danny mengatakan pengunduran diri itu akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Kemungkinan kan disuruh pilih saya mundur dari wali kota atau memungkinkan saya resign dari situ. (Saya akan mundur tapi) tetap berperan, tapi tidak boleh jadi ketua," kata Danny kepada wartawan, Senin (30/10).
Danny mengaku pengunduran dirinya sebagai Ketua TPD Ganjar-Mahfud di Sulsel untuk menghindari masalah di kemudian hari. Apalagi ada aturan bahwa kepala daerah tidak boleh menjadi ketua tim pemenangan di Pilpres.
"Daripada nanti bermasalah, kita kasih yang muda-muda. Sudah disepakati kemarin, saya dipanggil ke pusat," ujarnya.
(hsr/hsr)
