.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah membatalkan secara sepihak deklarasi relawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Monumen Mandala, Kota Makassar. Menurutnya, izin kegiatan dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
"Jadi begini, yang mengeluarkan izin itu Polrestabes. Rekomendasi penggunaan tempat itu UPT Monumen Mandala. Terkait dengan acara talkshow (budi daya) pisang itu suratnya memang kami sudah terima. Dan sudah keluar rekomendasi dari kita, hari Jumat," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Muhammad Arafah kepada detikSulsel, Senin (23/10/2023).
Arafah menegaskan surat yang dikeluarkan oleh pihaknya hanya sebatas rekomendasi penggunaan tempat. Sehingga rekomendasi perizinannya tetap dikeluarkan oleh pihak kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cuma rekomendasi itu kan hanya rekomendasi untuk memenuhi persyaratan di Polrestabes. Tidak langsung, begitu dikeluarkan rekomendasi langsung diizinkan," tuturnya.
Selain itu dia mengaku mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan lain yang bersamaan di Monumen Mandala. Apalagi kegiatan tersebut telah memiliki izin dari kepolisian.
"Jadi informasi yang saya terima, saat yang bersamaan ada juga rekomendasi yang kita keluarkan untuk kegiatan lain. Dan ada izinnya dari Polrestabes," ungkapnya.
Arafah juga membantah pihaknya telah melakukan diskriminasi terhadap pelaksana kegiatan deklarasi tersebut. Menurutnya, pembatalan itu murni karena surat izin dari kepolisian yang belum diterbitkan.
"Kalau itu, berarti izinnya itu belum clear di Polrestabes. Kalau penggunaan lahan, rekomendasi dari kita sudah ada. Tapi terkait rekomendasi semua yang meminta itu biasanya kita kasih keluar," ungkapnya.
Di sisi lain, dia juga menampik tidak memberikan rekomendasi kegiatan deklarasi Prabowo-Gibran di Monumen Mandala. Menurutnya, panitia pelaksana hanya meminta izin untuk kegiatan talkshow budi daya pisang.
"Kan rekomendasi dari kita soal talkshow budi daya pisang sudah ada. Tapi suratnya terkait deklarasi (Prabowo-Gibran) kan gak ada," bebernya.
Sementara itu, Kepala UPT Monumen Mandala Dirgantara mengaku panitia pelaksana hanya memasukkan rekomendasi soal talkshow budi daya pisang saja. Sehingga agenda lomba makan pisang dan deklarasi Prabowo-Gibran sama sekali tak diajukan.
"Yang jelasnya tentang talkshow. Tidak ada lomba makan pisang. Jadi suratnya itu masuk pada hari Jumat, setelah salat Jumat. Jadi akhirnya kami coba fasilitasi, kami keluarkan rekomendasi untuk kegiatannya," sebutnya.
Dirgantara mengaku telah menerima konfirmasi dari pihak pelaksana soal izin keramaian dari kepolisian secara lisan. Namun, menurutnya hal itu tidak dapat dijadikan pegangan lantaran dinilai tidak absah.
"Kami juga tidak berani memproses. Walaupun sudah ada penyampaian secara lisan dari panitia. Bahwa mereka sudah melapor ke sana," paparnya.
"Tapi tetap kami butuhkan izin keramaiannya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel dituding membatalkan secara sepihak agenda deklarasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti. Acara deklarasi itu sedianya dihelat di Monumen Mandala, Makassar pada Minggu (22/10/2023), tetapi karena belum memiliki lampu hijau dari Pemprov Sulsel, akhirnya kegiatan itu digelar di lahan kosong di Jalan AP Pettarani pada hari yang sama.
"Intinya begini. Saya sudah cerita sama pengelola dan dia sudah iyakan. Kami minta diundurkan jadwalnya, kami siap. Kami mengurus izin kepolisian, kami siap. Tapi dibatalkan secara sepihak. Siapa yang tidak sakit hati?" ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu Takbiratul Ihram kepada detikSulsel, Senin (23/10).
(ata/asm)
