.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dituding membatalkan secara sepihak agenda deklarasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti. Acara deklarasi itu sedianya dihelat di Monumen Mandala, Makassar.
"Intinya begini. Saya sudah cerita sama pengelola dan dia sudah iyakan. Kami minta diundurkan jadwalnya, kami siap. Kami mengurus izin kepolisian, kami siap. Tapi dibatalkan secara sepihak. Siapa yang tidak sakit hati?" ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu Takbiratul Ihram kepada detikSulsel, Senin (23/10/2023).
Deklarasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dijadwalkan digelar di Monumen Madala, Minggu (22/10/2023). Karena belum memiliki lampu hijau dari Pemprov Sulsel, akhirnya kegiatan itu digelar di lahan kosong di Jalan AP Pettarani pada hari yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Takbir mengatakan pihaknya sebetulnya telah memasukkan surat permohonan untuk menggunakan Monumen Mandala. Namun, dia menyebut Pemprov Sulsel tak kunjung memberi konfirmasi.
"Kenapa saya bilang dibatalkan, karena bahasanya pengelola ada komunikasi dari pihak Disbudpar. Kami sudah masukkan surat dan tidak ada respon sama sekali. Tidak ada yang menghubungi," tuturnya.
Dia pun menduga Pemprov Sulsel memang tak niat sedari awal untuk memberikan rekomendasi untuk kegiatannya itu. Apalagi, acara deklarasi Prabowo-Gibran ini dirangkaikan dengan talkshow yang bertujuan untuk mengkritisi kebjiakan budi daya pisang pakai dana desa 40 persen.
"Seolah-olah mereka memang tidak mau ada kegiatan ini. Karena kegiatan ini juga ada lomba makan pisangnya," tuturnya.
"Karena ini kan ada talkshownya juga yang mengkritisi kebijakan (budi daya) pisang (pakai dana desa 40%)" tambah Takbir.
Takbir pun menyebut Pemprov Sulsel baru mempersyaratkan perizinan dari kepolisian pada Jumat (20/10) malam. Dia juga menuturkan pihaknya sempat diminta untuk menunda pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Dia sampaikan itu pertama, alasannya dia suruh undurkan itu kegiatan. Dari jam 7 sampai jam 10. Dia pakai alasan izin kepolisian hari Sabtu mami. Tapi dia sudah (minta) undur dari malam Sabtu," tukasnya.
Akibatnya, dia mengaku harus bekerja keras untuk memindahkan lokasi kegiatannya itu. Padahal undangan peserta sudah disebarkan.
"Kami harus kerja ekstra untuk pindahkan tempat dan yang lainnya. Kami harus infokan kiri kanan ke peserta yang luar biasa banyaknya," tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Sulsel Muhammad Arafah menampik kegiatan itu dibatalkan sepihak olehnya. Menurutnya, kegiatan itu justru belum memiliki izin dari kepolisian.
"Terkait untuk pelaksanaan menunggu dari Polrestabes untuk izinnya, kan," ujarnya.
Arafah juga menegaskan pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi tempat untuk melakukan kegiatan belaka. Sehingga kata dia perizinan berkegiatan dikeluarkan oleh kepolisian.
"Karena rekomendasi dari kita tidak ada rekomendasi sekaligus izin. Tapi cuma rekomendasi penggunaan tempat," tuturnya.
(ata/nvl)
