.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto tidak sepakat tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN ditunda pembayarannya gegara realisasi APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51%. Danny menyebut serapan APBD 2023 akan terkejar setelah E-Katalog dibayarkan.
"Tidak bisa itu (ditunda TPP ASN)," ujar Danny Pomanto kepada detikSulsel, Senin (23/10/2023).
Danny menilai usulan DPRD Makassar agar TPP ASN ditunda gegara realisasi APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% masih perlu dipertimbangkan. Dia menyebut realisasi APBD tahun ini akan terkejar jika E-Katalog dibayarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kan ditambah dengan E-Katalog (realisasi APBD)," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Danny mengungkap penyebab realisasi APBD Makassar baru mencapai 47,51% menjelang akhir tahun 2023. Dia menyebut realisasi APBD masih rendah gegara E-Katalog belum dibayarkan.
"E-Katalog kita itu termasuk tertinggi ketiga di Indonesia. Orang belum minta uangnya E-Katalog. Jadi penyerapannya kurang," jelasnya.
Untuk diketahui, DPRD Kota Makassar menyoroti realisasi APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% menjelang akhir tahun. DPRD Makassar pun mengusulkan agar TPP ASN ditunda pembayarannya.
Berdasarkan data Bappeda Makassar per tanggal 30 September 2023, dana yang tersisa sebanyak Rp 2,762 triliun dari total pagu anggaran Rp 5,262 triliun. Akibatnya, 11 SKPD itu masuk kategori rapor merah lantaran realisasi anggaran masih di bawah 40%.
"Ya, pasti TPP di-pending dong, masa kegiatannya tidak jalan, TPP-nya berjalan. Kedua, evaluasi juga kinerja dari SKPD terkait tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali alias ARA kepada detikSulsel, Sabtu (21/10).
ARA mengatakan perkara ini tak boleh dibiarkan begitu saja apalagi telah mendekati akhir tahun. Dia pun turut mendesak agar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk mengevaluasi kinerja bawahannya.
"Kami minta ini pemerintah dalam hal ini, wali kota itu harus melakukan evaluasi kinerja terhadap SKPD tersebut," katanya.
(hsr/asm)
