.webp)
"E-Katalog kita itu termasuk tertinggi ketiga di Indonesia. Orang belum minta uangnya E-Katalog. Jadi penyerapannya kurang," ujar Danny Pomanto kepada detikSulsel, Senin (23/10/2023).
Danny mengatakan serapan anggaran akan tinggi setelah pembayaran E-Katalog. Dia menuturkan E-Katalog tidak dibayarkan di awal dan di tengah tahun, tetap di akhir tahun.
"Kan dia (E-Katalog) pikir tiga bulan jadi dia bikin, untuk apa dia minta uang di tengah. Jadi tidak ada penyerapan," sebutnya.
Danny pun yakin serapan anggaran akan terkejar sebelum akhir tahun 2023. Dia juga memastikan bahwa semua proses sudah berjalan dengan baik.
"Ada juga barang-barangnya sementara proses 100 persen semua," katanya.
Di sisi lain, Danny menegaskan pihaknya tidak akan menunda tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN gegara realisasi APBD baru 47,51%. Dia memastikan serapan anggaran akan naik setelah pembayaran E-Katalog.
"Tidak bisa itu (ditunda TPP), karena kan ditambah dengan E-Katalog," cetusnya.
Untuk diketahui, DPRD Kota Makassar sempat mengusulkan agar TPP ASN ditunda pembayarannya gegara realisasi APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51%. Usulan penundaan TPP ASN tersebut diberlakukan di 11 SKPD Pemkot Makassar.
Berdasarkan data Bappeda Makassar per tanggal 30 September 2023, dana yang tersisa sebanyak Rp 2,762 triliun dari total pagu anggaran Rp 5,262 triliun. Akibatnya, 11 SKPD itu masuk kategori rapor merah lantaran realisasi anggaran masih di bawah 40%.
"Ya, pasti TPP di-pending dong, masa kegiatannya tidak jalan, TPP-nya berjalan. Kedua, evaluasi juga kinerja dari SKPD terkait tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali alias ARA kepada detikSulsel, Sabtu (21/10).
ARA mengatakan perkara ini tak boleh dibiarkan begitu saja apalagi telah mendekati akhir tahun. Dia pun turut mendesak agar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk mengevaluasi kinerja bawahannya.
"Kami minta ini pemerintah dalam hal ini, wali kota itu harus melakukan evaluasi kinerja terhadap SKPD tersebut," katanya.
(hsr/nvl)
