3 Penyebab Rendahnya Realisasi APBD Makassar yang Baru Terealisasi 47,51%

DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap tiga penyebab yang memicu realisasi APBD Pemkot Makassar tahun 2023 baru mencapai 47,51%. Salah satunya karena perencanaan yang tidak matang khususnya terhadap 11 SKPD yang masuk kategori rendah.

Diketahui, data dari Bappeda Makassar per tanggal 30 September dilaporkan realisasi keuangan baru mencapai Rp 2,499 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp 2,762 triliun yang belum direalisasikan.

"Inilah yang saya katakan, serapan anggaran itu yang rendah 11 SKPD banyak, pertama soal perencanaan yang kurang matang," kata Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali alias ARA kepada detikSulsel, Sabtu (21/10/2023).

ARA juga mengatakan ada faktor X di balik serapan keuangan yang masih rendah. Dia tidak merinci faktor X yang dimaksud, namun hal itu membuat anggaran tidak berjalan.

"Kedua mungkin ada faktor X ya, yang tekanan, kegiatan-kegiatan membuat serapan anggaran tidak bisa berjalan," tuturnya.

Namun ARA menilai ada pengaruh ketakutan SKPD dalam membelanjakan anggaran di balik faktor X itu. Hal inilah yang dianggap SKPD tidak mengoptimalkan belanja dalam APBD 2023.

"Ada ketakutan membelanjakan programnya, ada tekanan mungkin, itu bisa ditanyakan sama SKPD tersebut," ucap ARA.

Legislator Makassar Fraksi Demokrat ini menambahkan penyebab ketiga turut dipengaruhi persoalan aturan. Menurutnya SKPD belum memahami betul terkait regulasi sehingga turut menghambat serapan anggaran.

"Yang ketiga mungkin ada aturan-aturan yang tidak bisa dijalankan ketika dia mau melakukan serapan anggaran itu, realisasi itu," jelasnya.

ARA pun meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengevaluasi kinerja pejabatnya. Dia menegaskan persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

"Nah, kami minta ini pemerintah dalam hal ini, wali kota itu harus melakukan evaluasi kinerja terhadap SKPD tersebut," tegas ARA.

Dia bahkan mengusulkan agar dilakukan mutasi pejabat khususnya pada SKPD yang realisasi APBD-nya masih rendah. Dia menegaskan, jika pejabat bersangkutan tidak mampu bekerja, lebih baik dicopot dari jabatannya.

"Kalau tidak mampu ya diganti," imbuhnya.

Sementara Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman mengatakan pihaknya pun akan melaporkan rendahnya realisasi APBD tersebut ke Wali Kota Makassar. Persoalan ini harus segera diselesaikan.

"Kita akan laporkan ke pak wali. Tapi yah kan namanya kebijakan kita kembalikan kepada pak wali," ujar Helmy saat dihubungi, Sabtu (21/10).

Helmy sekaligus akan menyampaikan nama-nama pejabat SKPD yang minim merealisasikan anggaran. Dia menyerahkan keputusan tindak lanjutnya kepada wali kota.

"Yang penting kita siapkan namanya siapa saja kepala SKPD yang rendah pendapatannya atau mungkin belanjanya," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.