.webp)
Realisasi APBD Pemkot Makassar baru mencapai 47,51% menjelang akhir tahun 2023. Sebanyak 11 SKPD masuk kategori rapor merah lantaran serapan anggaran masih rendah.
Berdasarkan data Bappeda Makassar per tanggal 17 Oktober 2023, serapan keuangan baru mencapai 2,499 triliun dari total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp 5,262 triliun. Dengan demikian, masih ada dana tersisa sebesar Rp 2,762 triliun.
Kepala Bappeda Makassar Helmy mengatakan dari 62 perangkat daerah, ada 11 SKPD yang masuk kategori rendah. Dalam artian, perangkat daerah itu realisasi anggarannya di bawah 40%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itulah yang menjadi pertanyaan kemarin kenapa mereka bisa di bawah 40%, sedangkan kita tahu kan itu sudah menggunakan angka per September 30," kata Helmy kepada detikSulsel, Jumat (20/10/2023).
Adapun 11 SKPD yang realisasi APBD-nya di bawah 40%, yakni: Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; Dinas Penataan Ruang, Bagian Administrasi Pembangunan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Bagian Perekonomian; serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Ketahanan Pangan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Helmy menuturkan 11 SKPD tersebut sudah dimintai keterangan terkait rendahnya serapan anggarannya. Namun dia tidak merinci penyebab sampai realisasi perangkat daerah itu rendah.
"Kemarin itu kita sudah lihat beberapa yang peringkat 11 terbawah, seperti Dinas PU. Itukan mereka sudah lakukan perikatan kontrak hanya pembayarannya yang belum dibayarkan, (Dinas) Kominfo juga sudah," jelasnya.
Dia menambahkan pejabat di 11 SKPD tersebut akan dievaluasi kinerja. Bappeda Makassar sudah menyampaikan hal tersebut ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk dievaluasi.
"Makanya itulah kenapa kami panggil kemarin. Kalau misalnya sampai akhir tahun 30 Desember, kinerjanya di bawah 60% itu, nah itu menjadi catatan untuk Bappeda sampaikan ke pak wali," imbuh Helmy.
(sar/nvl)
