.webp)
Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Parepare dipastikan tetap berlanjut meski mendapat penolakan dari warga. Pihak sekolah mengklaim tidak ada rekomendasi atau dasar untuk menghentikan aktivitas pembangunan.
"Belum ada itu (rekomendasi untuk menghentikan sementara proses pembangunan)," ucap Kuasa Hukum Yayasan Gamaliel Parepare, Rachmat S.Lulung kepada detikSulsel, Senin (16/10/2023).
Rachmat mengatakan pembangunan sekolah diklaim sudah sesuai regulasi dan tahapan yang ada. Dia juga menyoroti alasan warga yang menolak karena sekolah dibangun di kawasan mayoritas muslim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa harus dilarang mendirikan sekolah di mayoritas muslim, dimana tidak mayoritas muslim di Indonesia? Kecuali di beberapa daerah tertentu. Artinya alasan itu kurang logis," ungkapnya.
Rachmat menjelaskan sekolah tersebut telah dilakukan sosialisasi sebelumnya yakni pada Juni 2023 lalu. Saat itu tidak ada penolakan dari pihak warga sekitar sekolah.
"Jadi sebelum melakukan, ini lebih jauh, mereka (pihak Yayasan Gamaliel) juga sudah melukakan sosialisasi Juni lalu di Kelurahan (Watanng Soreang). Makanya kami juga heran, kalau ada kesan bahwa masyarakat sekitar situ menolak," jelasnya.
Di sisi lain menurut dia, Sekolah Kristen Gamaliel juga bukan sekolah yang dikhususkan untuk anak beragama kristen semata. Namun semua anak bisa masuk tanpa memandang latar belakang agama.
"Ini sekolah umum. Yayasan memang yayasan Kristen Gamaliel. Kan kalau bicara pendidikan kan tidak mengenal agama. Jadi jangan dikooptasi begitu karena judulnya kristen sehingga ajaran kristen semua diajarkan di situ," tegas Rachmat.
Dia menjelaskan pihak sekolah juga pada dasarnya telah mengikuti prosedur untuk pembangunan sekolah. Izin persetujuan bangunan gedung (PBG), rekomendasi dari Dikbud dan juga dari PUPR disebut sudah lengkap.
"PBG dapat, rekomendasi dinas pendidikan ada, dari tata ruang ada. Begitu," jelasnya.
Pihaknya juga menegaskan, tahapan selanjutnya setelah ada PBG, yakni harus mengurus untuk penerbitan izin operasional sekolah. Sementara izin tersebut bisa diurus jika sekolah telah berdiri.
"Untuk mengurus izin operasional harus ada bangunan, sehingga yayasan butuh bangunan. Jadi bertahap ini," imbuh Rachmat.
Diketahui, aksi demonstrasi massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Soreang Peduli Kota Santri itu digelar di Jalan Poros Parepare-Pinrang, Kecamatan Soreang, Jumat (6/10). Massa turut menyinggung aspek sosial kultural di balik penolakan tersebut.
"Warga menolak pertama itu tadi berada di lingkungan mayoritas muslim. Kalau lihat izinnya, izin sekolah, mereka minta dicabut karena alasan izin tidak lengkap," kata anggota DPRD Parepare Kamaluddin Kadir kepada detikSulsel, Jumat (6/10).
Sebelumnya, Pemkot Parepare telah berjanji untuk mengkaji izin Sekolah Kristen Gamaliel usai mendapat penolakan sejumlah warga. Pemkot juga masih menunggu rekomendasi hasil pertemuan yang difasilitasi DPRD Parepare.
"Kami menunggu rekomendasi secara tertulis dari DPRD Parepare (terkait hasil rapat pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel)," ungkap Penjabat Sekda Parepare Muhammad Husni Syam saat dihubungi, Selasa (10/10).
Husni menyampaikan pihaknya akan melakukan koordinasi antarinstansi yakni Dikbud, PUPR dan DPMPTSP terkait pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Tiga instansi tersebut selaku instansi yang terkait pembangunan sekolah tersebut.
"Ini instansi terkait dari Dikbud, PUPR dan PTSP," paparnya.
Dia mengakui harus melakukan kajian mendalam terkait pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel ini. Langkah ini dilakukan agar keputusan yang diambil tepat.
"Artinya kami harus menghargai semua pendapat. Jadi kita harus lakukan kajian mendalam," imbuh Husni.
Adapun penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel ini bermula saat sejumlah warga menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Massa berunjuk rasa mendesak pendirian sekolah dihentikan lantaran dianggap tidak memiliki izin.
(sar/asm)
