.webp)
Pemkab Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sulsel baru 4 bulan yang sudah dibayarkan untuk tahun 2023. Pemkab Pinrang rata-rata menerima Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar per bulan dari DBH tersebut.
"DBH 2023 baru 4 bulan dibayarkan oleh Provinsi (Pemprov Sulsel)," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pinrang Agurhan kepada detikSulsel, Jumat (13/10/2023).
Agurhan mengatakan DBH dari Pemprov Sulsel nilainya tidak tetap setiap bulannya. Dia menuturkan pada Januari sebanyak Rp 4,7 miliar, Februari sebanyak Rp 5 miliar, Maret sebanyak Rp 4,3 miliar dan April sebanyak Rp 4 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DBH Setiap bulannya fluktuatif sesuai jumlah pajak yang diterima Provinsi untuk dibagi hasilkan ke pemerintah daerah," sebutnya.
Sementara itu, Kabid Pendapatan BPKD Pinrang Harumin mengatakan DBH menjadi anggaran yang penting untuk menopang pendapatan anggaran di daerah. Ia mengakui PAD yang tidak maksimal membuat daerah cukup bergantung dengan DBH dan dana transfer.
"Bagi kami di Pemda DBH tersebut sangat dibutuhkan sekali. Kami bergantung ke DBH karena bagaimanapun setiap daerah butuh DBH karena PAD belum maksimal," kata dia.
Ia pun tak memungkiri DBH tergolong terlambat dikirim setiap tahunnya. Padahal daerah sudah memasukkan anggaran dana bagi hasil tersebut di dalam APBD tiap tahunnya.
"Seharusnya tidak terlambat karena idealnya Pemda kan juga berhutang, di batang tubuh APBD ditunggu juga itu uang karena sudah ada peruntukannya disiapkan," bebernya.
Dia mengakui lambatnya pengiriman DBH ke daerah tersebut sangat berpengaruh dan menyulitkan daerah. Saat anggaran dibutuhkan, namun anggaran tersebut tak kunjung dicairkan ke daerah.
"Kegiatan masyarakat kan sudah ditargetkan dan dari provinsi itu yang diharap juga menopang dana untuk daerah," paparnya.
(hsr/hsr)
