.webp)
Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin yang menggunakan diksi bangkrut akibat defisit APBD mencapai Rp 1,5 triliun. Diksi bangkrut dinilai tidak tepat.
"Fraksi Partai Demokrat sebenarnya memprotes diksi bangkrut yang digunakan oleh Penjabat Gubernur. Kami tidak setuju dengan itu karena bangkrut itu mengistilahkan tidak ada lagi sumber daya kita untuk bisa menjalankan program," ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis saat membacakan pandangan fraksinya di rapat paripurna DPRD Sulsel, Jumat (13/10/2023).
Januar menyarankan diksi yang tepat dalam menyikapi defisit APBD tersebut ialah ada kekeliruan dalam pengelolaan kas daerah. Hal ini disebabkan porsi belanja yang lebih besar daripada ketersediaan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin diksinya yang tepat adalah kekeliruan dalam pengelolaan arus kas, kita lebih besar porsi belanja dari pada ketersediaan fiskal kita. Itu yang terjadi, jadi istilah bangkrut itu bagi Fraksi Demokrat tidak setuju," ujarnya.
Fraksi Demokrat kemudian berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel segera mencari jalan keluar atas masalah defisit ini. Jika masih ada pinjaman sementara tidak ada lagi dana cadangan untuk operasional, maka diksi bangkrut disebut layak digunakan.
"Yang ada kita adalah penyehatan fiskal keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Kalau bangkrut sama sekali nggak bisa, dia punya pinjaman dan tidak ada lagi cadangan uang untuk operasional, itu baru selesai (bangkrut). Saya kira Banggar dan TAPD akan mencari jalan keluar untuk ini," kata dia.
Di sisi lain, Januar juga mengatakan Fraksi Demokrat mengapresiasi Pj Gubernur Sulsel yang menolak R-APBD dan meminta dilakukan revisi. Namun dia menegaskan DPRD Sulsel sudah mengetahui keadaan itu sejak Maret lalu.
"Fraksi Demokrat memberi apresiasi kepada Pj Gubernur Sulsel untuk mencarikan jalan keluar terhadap situasi fiskal Provinsi Sulsel sebagaimana yang kita hadapi saat ini," ucap Januar.
"Meskipun demikian para Penjabat Gubernur juga mengetahui bahwa sesungguhnya lembaga DPRD ini sudah mengetahui keadaan fiskal ini sejak disampaikannya rekomendasi LKPJ di bulan 3 kemarin. Kita sudah membaca bagaimana postur Carry over tunggakan dana bagi hasil ada tiga komponen dan yang satu ini adalah ketidakcapaian target target kita di setiap tahun anggaran," imbuhnya.
Diketahui, pernyataan mengejutkan itu disampaikan Bahtiar saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10). Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini prihatin akan situasi tersebut.
"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulsel sudah tenggelam," ujar Bahtiar dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10).
Bahtiar yang baru menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Sulsel selama 37 hari mengaku dalam posisi sulit akibat warisan defisit APBD Rp 1,5 T dari Andi Sudirman. Namun dia menegaskan akan berupaya mengatasi persoalan itu meski baru saja mengambil alih kepemimpinan pemerintahan.
"Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggungjawab saya tidak akan lari dari tanggungjawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan," ujarnya.
(asm/hmw)
