.webp)
Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin yang menolak dan meminta melakukan revisi Rencana APBD 2024 buntut defisit anggaran mencapai Rp 1,5 triliun. Namun Fraksi Golkar meminta Bahtiar bekerja ekstra jika hendak merevisi R-APBD 2024.
"Saya mengapresiasi Pak Pj Gubernur yang mau terbuka dan menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan R-APBD yang ada sekarang. Ada suratnya. Harus ini segera (direvisi). Cuma sayangnya kalau demikian (direvisi) gubernur harusnya bekerja ekstra untuk merapikan semua apa yang akan dia kerjakan," ujar Anggota Fraksi Golkar Arfandy Idris kepada wartawan, Kamis (13/10/2023).
Arfandy mengatakan ada banyak hal yang perlu disesuaikan jika Bahtiar ingin merevisi R-APBD. Mulai dari RKPD, KUA-PPAS, serta merevisi kembali nota keuangan R-APBD 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena beda-beda, RKPD berbicara lain, KUA-PPAS lain, R-APBD juga berbicara lain," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini.
Dia kemudian menyinggung soal 8 program prioritas Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel. Program itu disebut belum terakomodasi dalam R-APBD sehingga memang perlu ada penyesuaian.
"Contoh kecil, bukankah pemerintah daerah sekarang melalui Pj ini sudah merencanakan 8 prioritas program tetapi itu tidak tercakup? Bagaimana ini bisa dia rapikan, masih ada kesempatan, apalagi beliau tidak setuju dengan R-APBD yang ada," imbuhnya.
Lebih lanjut Arfandy menilai Bahtiar merupakan sosok kepala daerah yang terbuka. Sebab, Bahtiar mau buka-bukaan soal kondisi Pemprov Sulsel saat ini meskipun dia sendiri yang menyodorkan R-APBD kepada DPRD Sulsel.
"Itulah gambaran seorang kepala daerah yang mau secara terbuka menyatakan bahwa apa yang terjadi di daerah ini. Karena kalau tidak demikian kita selalu dalam ketidakpastian," ucapnya.
"Karena penyelenggaraan pemerintahannya itu dilihat dari postur APBD-nya, karena APBD inilah yang menghidupkan semua sendi-sendi kehidupan. Kalau dia tidak baik, maka sendi kehidupan ini juga tidak baik karena APBD ini multiefek," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mendadak mengirimkan surat ke DPRD Sulsel perihal penolakannya terhadap isi yang tercantum dalam R-APBD 2024. Rapat paripurna yang seharusnya digelar pada Kamis (12/10) terpaksa ditunda.
Dalam suratnya, Bahtiar mencantumkan 5 alasan tidak menyetujui muatan dalam R-APBD itu. Yakni adanya laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 23 Mei 2023 dan laporan kas saat berakhirnya periode gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) dengan total utang Rp 1,45 triliun.
Selanjutnya masih terdapat utang senilai Rp 445 miliar yang seharusnya diselesaikan pada 2023 ini. Utang diproyeksikan masih akan timbul pada 2024 dari pinjaman jangka panjang senilai Rp 513 miliar, utang pihak ketiga Rp 662 miliar, serta proyeksi utang TPP ASN senilai Rp 74 miliar.
"Sehingga proyeksi utang yang akan terjadi di tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1,694 triliun," tulis Bahtiar dalam suratnya.
Alasan penolakan lainnya adalah pada penyampaian pengantar nota keuangan dan Ranperda tentang APBD 2024 proyeksi penerimaan APBD sebesar Rp 10,466 triliun.
"Hal ini tidak berdasarkan kondisi sebenarnya dari target riil yang bisa dicapai termasuk mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan tahun sebelumnya," lanjut Bahtiar dalam suratnya.
Poin terakhir, Bahtiar dalam suratnya itu menyebut proyeksi pengeluaran sebesar Rp 10,446 triliun belum mencantumkan nilai utang yang diproyeksikan pada 2024 sebesar Rp1,694triliun.
(asm/ata)
