Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak kebijakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait penggunaan dana desa untuk program budidaya pisang. Mereka menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah beras bukan pisang.
Apdesi Bone menyampaikan pernyataan sikap sekaligus penolakan atas kebijakan Pj Gubernur Sulsel itu di DPRD Bone pada Kamis (12/10). Ketua Apdesi Bone Andi Rasdi Sumange meminta Bahtiar meninjau ulang kebijakan tersebut.
"Kami butuh beras, bukan pisang. Kami meminta agar surat edaran itu ditinjau ulang," ujar Andi Rasdi Sumange kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).
Pada forum tersebut, Rasdi menegaskan bahwa pihaknya menolak edaran Bahtiar untuk menyisihkan APBDesa sebesar 40 persen. Menurutnya jumlah itu terlalu besar jika hanya untuk budidaya pisang.
"Kami sepakat untuk menolak edaran gubernur untuk 40 persen dana desa untuk menanam pisang," tegasnya.
Selain itu, dia menyebut dana desa yang ada telah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga dengan adanya edaran tersebut, Rasdi mengaku khawatir rencana itu malah tidak terealisasi.
"Kita ini sudah menyusun anggaran RPJMDes, dan disepakati melalui musyawarah untuk perbaikan jalanan, pembuatan embun, dan sumur bor. Ternyata dengan adanya edaran Pj gubernur 40 persen menjadi hambatan. Padahal yang kita butuhkan ini adalah jalan," paparnya.
Selanjutnya, Kepala Desa Mappesangka ini juga merasa was-was kalau 40 persen dari total pagu APBDesa dimasukkan ke dalam peraturan kementerian. Sehingga dia pun akan menyampaikan aspirasinya itu ke Kementerian Desa.
"Kami secepatnya menyampaikan hal ini, karena bulan 11 nanti akan terbit Peraturan Menteri Desa. Takutnya penggunaan dana desa sudah masuk itu yang 40 persen untuk pisang," tuturnya.
Dia juga menyinggung soal ketersediaan lahan untuk budidaya pisang tersebut. Rasdi mengaku desanya tak memiliki lahan sebesar yang diperkirakan.
"Khusus desa saya (Desa Mappesangka), kalau 40 persen itu sekitar Rp 400 juta. Saya mau tanam pisang di mana, kami tidak punya hamparan sebegitu banyak," jelasnya.
Menurutnya, pisang merupakan komoditas yang tidak pernah langka di Bone. Sehingga dia khawatir jika 40 persen dana desa yang digunakan untuk budidaya pisang justru tidak bernilai ekonomi bagi masyarakat.
"Di Bone itu tidak pernah krisis pisang, karena sudah menjadi budaya kita untuk menanam pisang. Kebutuhan pisang di Bone sudah jauh lebih dari cukup, kalau mau dijual tidak ada pasarannya," bebernya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
(hsr/hsr)