.webp)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) geram dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal pernyataan politisasi agama. PKB Sulsel pun setuju Yaqut didisiplinkan bahkan dipecat sebagai kader.
Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad mengatakan pernyataan Yaqut tentang ada figur capres yang mempunyai rekam jejak politisasi agama dinilai tidak merepresentasikan PKB. Hal itu membuat PKB Sulsel turut bereaksi keras.
"Saya setuju (dengan pendisiplinan Menag Yaqut). Kalau perlu dipecat aja kalau di PKB. Karena tidak merepresentasikan PKB. Dia adalah menteri dari PKB," ujar Azhar Arsyad kepada detikSulsel, Selasa (3/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azhar menuturkan pernyataan Yaqut itu sangat tidak cocok disampaikan sebagai seorang Menteri Agama. Dia menilai Yaqut tidak mengayomi semua pihak.
"Cara ngomongnya itu kan sudah tidak menunjukkan sebagai menteri yang mengayomi semua pihak. Dia (Yaqut) kan bukan menteri agama Islam, agama Kristen. Dia kan menteri (semua) agama," tuturnya.
Baginya, Yaqut telah mengucapkan sesuatu tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Padahal, menurut Azhar, hal itu telah diajarkan di dalam agama.
"Artinya, kalau ada yang dia lihat intoleransi atau apa. Itu yang dibicarakan. Tidak boleh dia langsung memvonis. Kan agama mengajarkan kita untuk mengklarifikasi," ucapnya.
PKB Sulsel Sebut Yaqut Tendesius
Di sisi lain, Azhar juga mengatakan pernyataan Yaqut tendensius. Pihaknya sangat menyesalkan pernyataan itu dilontarkan oleh seorang Menag.
"Itulah yang sangat kita sesalkan. Ucapan-ucapan yang tendensius tanpa klarifikasi. Tanpa tabayyun," ujarnya.
Akibatnya, dia pun turut mempertanyakan kapabilitas Yaqut sebagai Menag. Sebab, pernyataan tersebut dianggap dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat.
"Saya secara pribadi, pertanyakan kapasitasnya sebagai Menteri Agama kalau tidak bisa menjaga kerukunan, ketenangan. Dia ini menteri apa? Menteri Agama kan? Bukan menteri politik. Gimana sih," cetusnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
Sindir GP Ansor Pasang Badan ke Yaqut
Azhar juga merespons Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang membela Yaqut buntut pernyataan politisasi agama. GP Ansor disebut membela Yaqut sebagai ketua umum.
"Urusannya dia (GP Ansor). Kan pasti dia bela bosnya (Yaqut), kan. Tapi kan urusan PKB ini panjang. Urusan politik ini bukan soal hari ini (saja)," ucapnya.
Azhar mengaku sangat memahami sikap GP Ansor yang membela Yaqut. Menurutnya, itu merupakan hal yang wajar dilakukan GP Ansor terhadap atasannya.
"Saya juga ini mantan ketua Ansor Sulsel. Ya namanya anak buah, mengabdi sama bosnya kan. Mungkin hidupnya juga dari situ. Jadi wajarlah dia jaga (bela)," tuturnya.
Hanya saja, menurutnya, pernyataan Yaqut itu berpotensi merugikan PKB. Selain itu, dia menilai persoalan ini tidak hanya melibatkan PKB dan GP Ansor saja.
"Tapi ini kan juga muruah partai yang harus ditegakkan. Ini urusan bangsa, bukan (hanya) urusan Ansor. Kalau dia (Yaqut) begitu terus, kan merugikan PKB. Karena dia kader PKB," sebutnya.
Dia pun mengusulkan agar Yaqut sebaiknya angkat kaki dari PKB jika menolak untuk didisiplinkan. Sehingga Yaqut bisa bebas mewakili dirinya dan GP Ansor secara independen.
"Kalau tidak mau disiplin, keluar saja. Kan selesai. Supaya bisa dia bisa mewakili dirinya, mewakili Ansor. Tidak lagi mewakili PKB," tukasnya.
Yaqut Kekeuh Tak Cabut Ucapan
Menag Yaqut juga merespons Waketum PKB Jazilul Fawaid yang mengancam mendisiplinkan dirinya usai menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Yaqut mengaku tak gentar dengan pendisiplinan tersebut.
"Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat iya kan, punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin saya nggak tahu," kata Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta dilansir detikNews, Senin (2/10).
Yaqut menyebut dirinya sangat menghormati Jazilul. Namun, Yaqut mengatakan dirinya tidak akan menarik omongannya itu.
"Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis mencabut itu saya nggak mau," ungkapnya.
"Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional bukan hanya tampilan fisik," sambungnya.
Baginya, rekam jejak calon pemimpin itu perlu untuk dicek ulang karena menyangkut bangsa. Maka, Yaqut pun tidak mempermasalahkan jika memang akan didisiplinkan PKB.
"Harus dicek track record pemimpin, ini urusan bangsa dan negara, kalau karena itu kemudian saya didisiplinkan, ya silakan saya tidak akan cabut itu. Ini untuk bangsa dan negara," tuturnya.
Simak Yaqut Dibela GP Ansor di halaman selanjutnya...
Yaqut Dibela GP Ansor
Terkait kisruh tersebut, GP Ansor membela Yaqut yang hendak didisiplinkan oleh PKB. Menurut GP Ansor, ucapan Yaqut itu dianggap sah-sah saja sebagai pendidikan politik kepada masyarakat.
Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Wibowo Presetyo menuturkan pilihan terhadap capres dan cawapres tidak semata didasarkan pada tampilan artifisial belaka. Namun, juga pada rekam jejak kinerja serta perhatiannya kepada seluruh warga bangsa di tengah keragaman yang ada.
Dia menganggap pernyataan Menag Yaqut justru sangat positif dan edukatif. Menurut Wibowo, Yaqut sama sekali tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.
"Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja tapi juga dari track recordnya, dari jejak rekamnya," kata Wibowo dalam keterangan tertulisnya dilansir detikNews, Minggu (1/10).
"Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gus Men tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik," sambungnya.
Dia pun menilai respons PKB terkait pernyataan Yaqut arogan. Sebab Yaqut dinilai tidak menyebutkan nama sama sekali dalam pernyataannya itu.
"Soal pendisiplinan, saya kira itu terlalu reaktif dan arogan. Faktanya, Gus Men sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gus Men hanya menyebut kriteria dan itu wajar bahkan perlu untuk pendidikan politik," tegasnya.
