.webp)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut merespons pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal rekam jejak capres mempolitisasi agama. PKB Sulsel menyebut pernyataan Yaqut tendensius.
"Itulah yang sangat kita sesalkan. Ucapan-ucapan yang tendensius tanpa klarifikasi. Tanpa tabayyun," ujar Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad kepada detikSulsel, Selasa (3/10/2023).
Azhar mengaku kecewa dengan ungkapan yang dilontarkan Menag Yaqut. Dia menyebut, Yaqut justru seharusnya berperan penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat, terlebih di musim politik saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal, beliau ini kan Menteri Agama. Menteri yang harus menjaga kerukunan di tahun politik ini. Jadi sangat disayangkan," ucapnya.
Dengan ucapannya itu, Azhar pun mempertanyakan kapabilitas Yaqut sebagai Menteri Agama. Pernyataan Yaqut dinilai dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat.
"Saya secara pribadi, pertanyakan kapasitasnya sebagai Menteri Agama kalau tidak bisa menjaga kerukunan, ketenangan. Dia ini menteri apa? Menteri Agama kan? Bukan menteri politik. Gimana sih," cetusnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini menuturkan seharusnya Yaqut melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Apalagi menyangkut soal dugaan intoleransi dan politisasi agama dari salah satu sosok capres.
"Artinya, kalau ada yang dia lihat intoleransi atau apa. Itu yang dibicarakan. Tidak boleh dia langsung memvonis. Kan agama mengajarkan kita untuk mengklarifikasi," paparnya.
Sebelumnya, PKB terlibat ketegangan dengan Menag Yaqut buntut pernyataan politisasi agama. PKB bahkan akan mendisiplinkan Menag yang juga kadernya.
Semua berawal ketika Menag Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.
Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.
"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.
Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.
(asm/sar)
