.webp)
Sopir truk menggeruduk Kantor Gubernur Papua Barat Daya (PBD) buntut dugaan pungutan liar (pungli) dilakukan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sorong. Para sopir mengaku dimintai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu oleh oknum pegawai Dishub Sorong.
"Karena ada pungli itu, makanya kita rasa resah dan kecewa. Akhirnya kami demo di sini," ujar salah satu sopir truk bernama Patrisius Nernere kepada wartawan, Senin (2/10/2023).
Patrisius menyebut oknum pegawai Dishub kerap meminta Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu kepada sopir saat ditilang. Bahkan, oknum pegawai tersebut menaikkan harga tilang bila sopir melakukan perlawanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Permintaannya itu Rp 100 sampai Rp 200 ribu, kalau kita melawan dikasih naik harga lagi. Kalau bayar di tempat biasanya Rp 100 dan kalau dia (petugas) panggil kita untuk atur baik biasanya kasih Rp 200 baru kita jalan," terangnya.
Dia menyebut oknum petugas Dishub tersebut hampir setiap hari melakukan sweeping. Petugas Dishub juga kerap berjaga-jaga di sekitar area penimbunan.
"Biasanya mereka lihat, dimana daerah timbunan, mereka jaga di situ. Biasa yang jaga dua hingga 4 orang," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, massa sopir truk menggeruduk kantor Gubernur Papua Daya (PBD) di Jalan Kurana Kota Sorong, Senin (2/10). Massa turut membawa truknya dan diparkir di pinggir jalan.
Aparat kepolisian yang berjaga tampak mengatur arus lalu lintas di Jalan Kurana. Mereka memblokade sejumlah titik jalan hingga mengalihkan arus lalu lintas.
"Jadi, ada oknum Dinas Perhubungan dengan pakaian lengkap melakukan sweeping dari hari Senin-Jumat, itu sweeping apa yang begitu," kata salah satu sopir Patrisius Nernere kepada wartawan, Senin (2/10).
(hsr/sar)
