Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengungkap ada warga miskin penerima bantuan namun mempunyai rumah berlantai tiga. Fatma pun mendesak agar data penerima bantuan kemiskinan ekstrem dapat diverikasi ulang dengan baik.
Hal itu diutarakan Fatmawati saat Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Four Point By Sheraton pada Rabu (13/9).
"Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang," ujar Fatmawati dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fatmawati menuturkan temuan itu setelah dilakukan verifikasi data di lapangan. Dia menjelaskan, langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrem harus dimulai dari perbaikan database.
Dari hasil verifikasi di lapangan bersama OPD dan pemerintah kecamatan, data keluarga dengan kemiskinan ekstrem bisa dikerucutkan. Menurut Fatmawati, dari data awal sebanyak 14 ribu, kini sudah terdata sebanyak 7.836 keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
Data ini lanjut dia, akan menjadi acuan Pemkot Makassar mengambil kebijakan. Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar sebanyak 1.391 KK, menyusul Tallo 1.245 KK, Tamalate 1.204 KK dan terendah Kecamatan Wajo 22 KK.
"Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas," tambahnya.
Fatmawati melanjutkan ada tiga langkah utama yang diungkapkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar. Salah satunya penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Dia pun meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya, misal pada bidang pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.
Di sisi kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul. Selain itu memaksimalkan program Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
"Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja," jelas Fatmawati.
Sementara Kabid Sosbud dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar Noptiadi membenarkan ada warga miskin yang rumahnya berlantai tiga. Namun dia menegaskan jika warga tersebut sudah dicoret dari daftar penerima bantuan.
"Iya, sudah pasti mi itu (dicoret)," ucap Noptiadi kepada detikSulsel, Kamis (14/9).
Noptiadi tidak mengetahui pasti warga tersebut sudah berapa lama menikmati bantuan. Dia beralasan, warga tersebut diberi bantuan karena kondisinya saat itu memang layak mendapat bantuan.
"Yang jelas kemungkinan warga tersebut pernah kondisinya tidak mampu tapi ssekarang usahanya bagus. Jadi sudah bisa dicoret dari daftar,"tegasnya.
(sar/ata)