Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjaring calon kepala daerah di sejumlah wilayah untuk Pilkada 2024. Proses ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya politik transaksional.
"Iya, betul dibuka hampir secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan," kata Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (13/9/2023).
Amri mengatakan kini DPD PKS di beberapa wilayah di Sulsel telah melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pendaftaran sudah dimulai dari Kabupaten Enrekang, Pinrang, hingga Kota Makassar.
"Sudah ada beberapa (selain Enrekang dan Pinrang). Seperti Sidrap juga sudah buka, Luwu juga sudah, Makassar, dan yang lain-lain. Karena memang dibuka hampir secara serentak," paparnya.
Baginya, program ini diharapkan untuk meminimalisir politik transaksional yang sering terjadi pada momen Pilkada. Bakal calon yang telah memiliki rekomendasi dari PKS ke depan diharapkan juga dapat melakukan sosialisasi lebih awal.
"Dengan memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah kita berharap dapat meminimalisir politik transaksional. Karena waktu sosialisasi calon kepala daerah lebih awal sehingga dapat membantu meningkatkan elektabilitasnya," paparnya.
Lebih lanjut, Amri juga berharap pendaftaran rekomendasi ini dapat menggaet figur-figur potensial atau bahkan petahana yang ingin kembali bertarung. Sebab, menurutnya sejauh ini hanya PKS yang memberikan pendaftaran rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah.
"Selama ini kan potensinya cuma dua, kalau bukan incumbent atau tokoh-tokoh daerah yang potensial. Nah ini yang kami usahakan agar mereka yang memiliki potensi mendapatkan rekomendasi dari PKS," ucapnya.
"Karena memang setahu saya saat ini (parpol) yang lain masih belum membuka peluang rekomendasi kepada calon kepala daerah," lanjut Amri.
Dia pun menegaskan PKS sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin mendaftar dan diberi rekomendasi sebagai calon kepala daerah. Mulai dari birokrat dan orang luar PKS hingga kader PKS sendiri.
"Dibuka untuk semuanya. Jadi teman-teman dari eksternal, birokrat, kemudian komunitas, bahkan dari internal PKS sendiri yang berminat menjadi bupati/wali kota itu terbuka. Kita berikan kesempatan untuk mendaftar," bebernya.
Amri menuturkan bahwa setiap pendaftar diminta untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh PKS. Pendaftar yang memenuhi kriteria akan diusulkan ke DPP PKS.
"Nanti kan ada syarat-syarat untuk mendaftar yang berlaku. Baik secara administratif maupun juga syarat-syarat yang dibuat oleh PKS itu harus bisa dipenuhi untuk bisa diusulkan," tutur Amri.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video "Video: Presiden PKS Singgung Pernah Tolak Whoosh dan IKN"
(sar/hsr)