.webp)
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan mendapatkan rekomendasi maju di Pilkada 2024. Tak sekadar menunggu pendaftar, PKS juga akan melakukan safari untuk menemui para tokoh politik dalam upaya penjaringan tersebut.
"Kami akan sosialisasi langsung. Kami akan mencoba mendatangi langsung bahwa partai kami membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah," kata Ketua DPD PKS Pinrang, Irwan Hasyim kepada detikSulsel, Selasa (12/9/2023).
Irwan tak menyebut secara spesifik terkait calon yang berpotensi atau menjadi bidikan untuk dilirik didatangi. Namun dia tak menampik Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid yang kemungkinan akan maju periode kedua merupakan tokoh potensial yang akan coba didekati untuk mendapatkan rekomendasi dari PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan komunikasi ke semua. Artinya bupati sekarang (Irwan Hamid) kami akan komunikasi begitu pun dengan tokoh-tokoh politik lainnya," imbuhnya.
Dia mengakui posisi PKS di Pinrang yang saat ini tak memiliki kursi di DPRD Pinrang. Makanya kata dia perlu ada pendekatan khusus yang dilakukan dengan sistem jemput bola.
"Ya, strategi kami dari DPD Pinrang dengan menjemput bola untuk pendaftaran bakal calon kepala daerah," imbuhnya.
Lebih lanjut Irwan memaparkan, DPP PKS lah yang nantinya akan menentukan calon yang diberikan rekomendasi maju. Sehingga peluang para calon untuk bertarung terbuka secara umum.
"Kalau terkait finalisasi itu kami teruskan dari DPW kemudian ke DPP PKS," tegasnya.
Selain itu kata dia PKS akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan kembali kursi di DPRD Pinrang. Targetnya bisa mendapatkan kursi setiap dapil atau 6 kursi.
"Normatifnya kami bisa dapat 6 kursi atau 1 kursi per dapil," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid mengungkapkan, pendaftaran rekomendasi calon kepala daerah itu merupakan program dari DPP PKS. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir politik transaksional atau mahar yang biasanya terjadi di Pilkada.
"Kami ingin meminimalisir politik transaksional, kalau nunggu hasil pemilihan legislatif (Pileg) seperti yang sudah-sudah, maka transaksi antar partai dengan calon kepala daerah itu pasti berakhir dengan mahar. Nah, ini yang kami tidak inginkan," ungkapnya.
Keuntungan yang dimiliki calon kepala daerah yang sudah memiliki rekomendasi PKS adalah masa waktu untuk sosialisasi lebih lama. Dampaknya kata dia, bisa mendongkrak elektabilitas calon kepala daerah.
"Ini memberikan peluang calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi lebih awal, karena sampai sekarang kan belum ada calon kepala daerah yang mengantongi rekomendasi partai, dengan menggunakan PKS ini mereka sudah mendapatkan kepastian untuk mengendarai PKS di Pilkada nantinya. Jadi sosialisasi lebih lama dari yang lain dan bisa menaikkan elektabilitas," paparnya.
Diketahui proses penjaringan ini dimulai dengan proses pengambilan dan pengembalian formulir mulai 7 September sampai 14 Oktober 2023. Sementara rekomendasi akan dikeluarkan pada 14 November 2023 nanti.
(ata/asm)
