Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Komjen Paulus Waterpauw mengungkap 10 program prioritas yang akan dijalankan melalui APBD Perubahan 2023. Mulai dari rekrutmen DPR Otonomi Khusus (Otsus) hingga pemberian bonus kepada atlet berprestasi.
Hal tersebut disampaikan Paulus Waterpauw dalam sidang paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur Atas Rancangan Peraturan Derah tentang APBD Perubahan Provinsi Papua Barat 2023, Senin (11/9/2023). Paulus menyebut setidaknya ada 10 program piroritas yang akan dijalankan dengan kucuran APBD-P 2023 sebesar Rp 5 triliun.
Berikut program prioritas Pj Gubernur Papua Barat pada APBD-P 2023.
1. Rekrutmen DPR Otsus
Paulus mengatakan program prioritas pertama memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam rekrutmen DPR Otsus tingkat provinsi dan DPRK Otsus kabupaten se-Papua Barat. Itu menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
"Dukungan anggaran menjadi sangat penting dikarenakan tahapan rekrutmen DPR Otsus bersamaan dengan Pemilu Legislatif 2024 sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Kami sepakat menjadi prioritas Pemerintah Papua Barat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," urainya.
2. Anggaran Penguatan APIP
Program prirotas selanjutnya adalah dukungan anggaran penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Papua Barat.
"Kedua, alokasi anggaran pada Inspektorat Provinsi Papua Barat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah sebesar 0,71 persen. Besaran rasio ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 2022 tentang pedoman penyusunan APBD 2023 bahwa rasio anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,60 persen dari total anggaran belanja daerah," ungkapnya.
3. Pembahasan dan Pembentukan Daerah
Paulus mengungkap pemerintah daerah telah menambah alokasi anggaran dalam APBD-P 2023 pada perangkat daerah untuk mendukung proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah.
"Pemda sepakat dan telah menambah alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Papua Barat TA 2023, pada perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah," tuturnya
4. Pemberian Bonus Terhadap Atlet
Selanjutnya, Paulus menyebut pemberian bonus kepada atlet berprestasi pada PON 2021 sudah terbayarkan di tahun 2022. Bahkan, dukungan anggaran terhadap Dispora juga dianggarkan di tahun 2023.
"Pemda telah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga PB yang signifikan untuk pra dan kualifikasi PON yang dilaksanakan pada 2023 dan lomba-lomba lainnya. Terkait dengan bonus atlet berprestasi pada pelaksanaan PON 2021, Pemprov PB telah membayarkan pada 2022," terangnya.
5. Monitoring dan Evaluasi Hibah
Paulus mengatakan prioritas selanjutnya adalah anggaran belanja monitoring dan evaluasi penerimaan dana hibah. Sementara itu penguatan aparatur pengawasan dan pencegahan di internal perangkat daerah terkait solusi jangka pendek monitoring dan evaluasi anggaran dana hibah.
"Kegiatan monitoring dan evaluasi secara efektif dilaksanakan mulai Januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk 2024," sebutnya.
6. Penanggulangan Bencana
Selain itu, Paulus menuturkan pemerintah daerah telah mengalokasi dukungan anggaran terhadap BPBD Papua Barat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Salah satunya dengan pengadaan peralatan tanggap bencana.
"Pemda juga telah mengalokasikan dukungan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah PB untuk membiayai kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan untuk penanganan El Nino-La Nina Provinsi PB. Dukungan lainnya berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki penyuplai air pada unit pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja," ungkapnya.
(asm/ata)