.webp)
Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Rahman Pina membantah Fraksi Golkar membahas usulan hak interpelasi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman akibat mutasi jabatan. Rahman menyebut belum pernah ada pembahasan interpelasi di internal Fraksi Golkar.
"Itu masih bersifat personal dan Pak Arfandy pun belum usulkan di fraksi bahwa akan mengajukan hak interpelasi," kata Rahman Pina saat berbincang dengan detikSulsel, Kamis (24/8/2023).
Meski begitu, legislator Golkar ini mengatakan wacana interpelasi itu tetap akan dibahas. Dia menyebut setidaknya ada dua hal yang akan dibahas berkenaan dengan rencana usulan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan kita belum pernah bahas di Fraksi. Tapi dalam waktu dekat akan kita bahas di Fraksi. Tentu saja pertama, usulan itu. Yang kedua apa urgensinya. Kemudian kita di fraksi akan menentukan sikap," terangnya.
Menurutnya, proses pengajuan hak istimewa anggota DPRD itu memakan proses yang tidak sebentar. Bagi Rahman Pina, mengumpulkan 15 orang dari minimal dua fraksi tidaklah mudah.
"Tetapi kan interpelasi itu prosesnya panjang. Karena minimal harus ada dua fraksi dari 15 anggota sesuai dengan tatib," imbuhnya.
Secara pribadi, Rahman Pina mengaku usulan interpelasi tidak tepat jika ditujukan kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Selain itu, jabatan Gubernur Sulsel itu akan berakhir dalam waktu dekat.
"Kalau saya pribadi itu tidak relevan lagi. Pertama, karena kan Gubernur ini akan berakhir 5 September, jadi sisa menghitung hari. Kedua, kalau hanya persoalan mutasi dan demosi pejabat, saya kira tidak perlu harus langsung Gubernur," ungkapnya.
Bagi dirinya, persoalan mutasi dan demosi pejabat lebih cocok jika dikaitkan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan perangkat lainnya. Rahman Pina menyebut BKD akan lebih paham soal mutasi dan demosi tersebut.
"Kan masih ada BKD. Mestinya dipanggil BKD, dipanggil inspektorat. Kalau misalnya, katakanlah ada pegawai yang demosi, apa alasannya. Kenapa bisa melakukan demosi. Kemudian misalnya ada pejabat yang baru diangkat, apa prestasinya," bebernya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Sulsel mewacanakan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelang akhir masa jabatannya. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar Arfandy Idris.
"Itulah kita menggagas interpelasi," ungkap Arfandy kepada detikSulsel, Kamis (24/8/2023).
Arfandy mengaku banyak menerima informasi terkait mutasi hingga pelantikan pejabat yang berujung adanya pegawai nonjob. Pihaknya ingin mempertanyakan dasar dan maksud kebijakan itu.
"Kita lihat bahwa dari sekian banyak pejabat yang dilantik, yang dimutasi, yang dinonjobkan, miris kita melihat mereka," tuturnya.
Di sisi lain, Arfandy juga mengaku telah mengantongi 9 nama anggota dewan yang setuju dari fraksi yang berbeda. Jumlah itu disebut masih akan bertambah.
"Kan kemarin saya bilang ada 9 (legislator setuju), ini kita ke daerah dulu. Saya tidak tahu sudah berapa yang masuk. Dan sudah lebih dari satu fraksi," imbuhnya.
Arfandy belum detail menyebutkan anggota DPRD Sulsel yang dimaksud. Dia juga enggan menyebut fraksi lain selain Golkar Sulsel yang menyetujui usulan hak interpelasi tersebut.
"Tidak boleh (sebut fraksi yang mendukung). Karena ini bisa tarik ulur," tambahnya.
