.webp)
DPD II Golkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan untuk mengganti Ketua DPRD Palopo Nurhaenih dari kursi pimpinan. Penggantian Nurhaenih ini diusulkan karena polemik dalam pengusulan penjabat (Pj) wali kota yang tidak melibatkan fraksi-fraksi.
Ketua DPD II Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso mengutarakan evaluasi atau pergantian ini untuk memperbaiki nama baik DPRD Palopo dan Golkar. Adapun pergantian Ketua DPRD tersebut tergantung dari keputusan DPP Golkar.
"Usulan pergantian ini untuk memperbaiki nama baik legislatif dan Golkar sendiri. Kalau pergantian tergantung DPP kami hanya mengusulkan itu," ujar Wakil Wali Kota Palopo ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Sekretaris Golkar Palopo Taufan Rahman mengatakan DPD II Golkar sudah menggelar rapat dan memutuskan untuk mengganti Nurhaenih. Taufan mengaku akan segera menyurat ke DPD I Golkar Sulsel.
"Kami pengurus dan pimpinan DPD II Golkar Palopo sudah rapat, kami sepakat untuk mengusulkan pergantian Ketua DPRD Palopo. Kami segera menyurat ke DPD I dan ditembuskan ke DPP Golkar," kata Taufan Rahman.
Taufan mengungkapkan usulan untuk mengganti Nurhaenih sebagai Ketua DPRD Palopo karena dinilai telah mencederai nama Golkar. Hal itu terjadi saat Nurhaenih bersama pimpinan DPRD lainnya menyetor 3 nama calon Pj wali kota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa melakukan rapat paripurna bersama 5 fraksi yang ada di DPRD Palopo.
"Pimpinan DPRD ini menyetor nama-nama Pj Wali Kota tanpa sepengetahuan fraksi termasuk fraksi Golkar. Jadi bu ketua tidak mematuhi perintah dari partai karena fraksi ini perpanjangan tangan dari partai di legislatif, ini mencederai nama Golkar karena yang bersangkutan (Nurhaenih) membawa nama besar Golkar," ungkapnya.
Menurutnya, dalam mengusulkan 3 nama calon Pj wali kota seharusnya melalui beberapa mekanisme termasuk rapat paripurna bersama semua fraksi yang ada. Namun hingga saat ini, kata dia, 3 nama Pj yang disodorkan pimpinan DPRD Palopo belum sampai ke 5 fraksi.
"Ketua DPRD yang juga kader Golkar ini kesannya diam-diam menyodorkan nama Pj Wali Kota ke Kemendagri. Sampai sekarang ini fraksi belum dapat itu nama, makanya Ketua (DPRD) ini seperti mencoreng nama partai," ucapnya.
Diketahui, DPRD Palopo sudah mengusulkan 3 nama Pj Wali Kota yang akan menggantikan Muh Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso. Ketiga nama itu yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo Firmanza DP, Kepala Biro Umum Setda Sulsel Andi Ikhsan Lebbi Bassaleng, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov Sulsel Asrul Sani.
Sementara itu, saat dikonfirmasi detikSulsel, Nurhaenih masih tidak mau berkomentar soal usulan dirinya akan digantikan sebagai Ketua DPRD Palopo.
(asm/hsr)
