DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menetapkan tiga nama usulan calon Penjabat (Pj) Bupati pengganti Andi Seto Gadhista Asapa. Dari ketiga kandidat itu, satu diantaranya berasal dari Aceh.
Penetapan ketiga nama calon Pj Bupati Sinjai setelah dilakukan voting lewat rapat paripurna di DPRD Sinjai, Selasa (8/8). Ketiga nama itu sudah dikirim ke Kemendagri.
"Usulan Pj Bupati Sinjai ada tiga nama diantaranya Andi Jefrianto Asapa, Fahsul Falah, dan Andi Darmawan Bintang. Ketiga nama itu sudah dikirim ke Kemendagri," kata Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin kepada detikSulsel, Rabu (9/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga nama yang sudah ditetapkan salah satunya Fahsul Falah yang merupakan orang Aceh yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Kemudian Andi Darmawan Bintang sebagai Pj Sekprov Sulsel, dan Andi Jefrianto Asapa yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
"Berdasarkan hasil voting 9 Fraksi di mana Andi Jefrianto Asapa mendapat 8 suara, Fahsul Falah 6 suara dan Andi Darmawan Bintang 5 suara. Fahsul Falah dari kementerian dalam negeri," sebutnya.
Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa dan Andi Kartini Ottong menjabat untuk periode 2018-2023. Masa jabatan keduanya akan berakhir pada 29 September2023.
Berikut ini sosok dan sepak terjang ketiga figur Pj Bupati Bone yang dirangkum detikSulsel:
TR Fahsul Falah
Fahsul baru diangkat menjadi Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri pada 4 Agustus 2023. Dia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BPSDM sejak 9 November 2022.
Pria kelahiran Aceh Timur, 1 Januari 1974 merupakan lulusan STPDN tahun 1995. Kemudian menyelesaikan S1 di STIA-LAN RI tahun 1999, dan S2 UGM tahun 2021.
Fahsul meniti karir pemerintahan Kasubbid Formasi BKD tahun 2001, lalu Camat Labuhanhaji Timur tahun 2003. Pada tahun 2020 dia pernah menjabat Kepala PPSDM Regional Makassar sebelum akhirnya pindah ke Kemendagri.
Nama Fahsul juga pernah didorong untuk menjadi Pj Bupati Takalar pada tahun 2022. Bahkan namanya juga disebut-sebut akan menjabat Pj Bupati Aceh Selatan.
Andi Darmawan Bintang
Andi Darmawan Bintang merupakan anak mantan Bupati Sinjai periode 1971-1983 yakni Bintang. Saat ini Darmawan menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel.
Pria kelahiran Soppeng, 27 April 1967 itu merupakan lulusan Queensland University Brisbane, Australia. Darmawan meraih gelar master development bidang planologi, atau perencanaan pembangunan pada tahun 2002.
Darmawan mendapat gelar MDev Plg (master development planology) adalah sematan sarjana level magister atau strata dua di universitas wilayah common wealth, UK, Australia, Amerika, Canada, atau negara-negara persemakmuran Inggris lainnya. Kariernya cukup mentereng di bidang pemerintahan.
Memulai karir sebagai Kepala Sub Bidang dan Tindaklanjut Balitbangda Provinsi Sulsel tahun 2001, Plt Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airtahun 2009, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulsel tahun 2013 atau di era Syahrul Yasin Limpo.
Dia juga pernah menjabat Pj Bupati Takalar tahun 2016 lalu. Pernah juga menjabat Plt Kepala Bappelitbangda tahun 2021, Plt Inspektur Provinsi Sulsel tahun 2021, dan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel tahun 2021.
Andi Jefrianto Asapa
Andi Jefrianto Asapa merupakan saudara kandung mantan Bupati Sinjai Andi Rudianto Asapa, atau paman dari Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa. Dia saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai.
Pria kelahiran Bone, 8 Mei 1967 itu memulai kariernya sebagai Kepala UPTD Kebersihan Kabupaten Sinjai tahun 2008, Kepala Bidang Kedarurtan dan Logistik BPBD Sinjai tahun 2010, dan pernah menjabat Camat Sinjai Utara tahun 2012.
Namanya cukup dikenal di Sinjai saat dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada tahun 2020-2022. Dia membuat inovasi pembelajaran daring selama masa Pandemi COVID-19, di mana inovasi ini diganjar penghargaan oleh pemerintah pusat.
(hmw/sar)