Pajero Polisi Ugal-ugalan Kawal Camry Pelat ZZH di Tol, Nyaris Nyerempet!

Heboh di media sosial (medsos) mobil Pajero Sport berpelat nomor Polri terlihat ugal-ugalan di jalan tol. Mobil polisi yang diduga melakukan pengawalan terhadap mobil Camry berpelat nomor 'ZZH' itu nyaris menyerempet mobil lain di sampingnya.

Dilansir dari detikOto, video mobil polisi ugal-ugalan diunggah akus Instagram Bill Turangan. Dalam video itu terlihat mobil Pajero berada di belakang mobil Camry berpelat ZZH, tidak sedang membuka jalan di depan.

"Dan terjadi lagi. Kejadian pagi ini, mulai kecurigaan dari formasi pengawalan yang aneh, mobil dinas di belakang mobil yg sipil didepan mobil dinas. Mobil dinas oknum tsb awalnya sudah akan menyenggol saya dan istri," tulis akun Instagram Bill Turangan dikutip Senin, (31/7/2023). detikcom sudah mendapat izin untuk mengutip isi video yang diunggahnya.

Dalam video tersebut tampak mobil polisi Pajero Sport yang diduga mengawal mobil sedan hitam bernomor polisi B 1196 ZZH terlihat sengaja memepet Hyundai Stargazer di lajur kanan. Selain itu, mobil Pajero Sport dengan nomor 3803-50 itu juga hampir menyerempet Stargazer.

Bill mengatakan peristiwa itu terjadi di Tol JORR arah PIK. Kejadian tersebut dia rekam pada Jumat (28/7/2023) pagi.

Polisi Harusnya Berikan Contoh

Praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana mengatakan petugas seharusnya memberikan contoh yang baik saat berkendara. Aksi ugal-ugalan di jalan dapat menjatuhkan institusi Polri.

"Opini saya, petugas atau apa pun yang identitasnya terbaca baik di body maupun pelat nomor kendaraan dalam rangka tugas maupun tidak, harus berprilaku dan menjaga aturan. Karena itu mencerminkan jati dirinya dan bisa menjatuhkan institusinya kalau berprilaku buruk," kata Sony kepada detikcom, Senin (31/7/2023).

Menurut Sony, anggota polisi yang melakukan pengawalan dengan cara ugal-ugalan akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Dia pun khawatir peristiwa dalam video itu ditiru oleh masyarakat.

"Jadi jangan sembarangan menggunakan nopol khusus kalau tidak bisa memberi contoh baik. Hal seperti pada video ini hampir pasti ditiru oleh masyarakat," ucap Sony.

Sony meminta anggota polisi yang melakukan pengawalan meniru sikap Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mereka menjalankan tugas tanpa meninggalkan budaya sopan santun.

"Belajarlah beretika dari teman-teman Paspampres. Mereka bertugas tidak meninggalkan nilai-nilai budaya sopan santun," sebut Sony.

Dia juga menanggapi soal warganet yang menyalahkan pengendara melaju di lajur kanan dan dituding sebagai lane hogger. Sony menilai hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi ke masyarakat.

"Saya lebih berpikir wise, cukup kasih contoh baik di jalan raya. Karena budaya-budaya baik itu hanya kita-kita yang paham yang harus memberi contoh. Itu tugas mulia," ujarnya.

Baca soal pelat nomor ZZ di halaman berikutnya...

Tentang Pelat Nomor 'ZZ'

Sementara itu, mobil Toyota Camry yang diduga dikawal oleh Pajero Sport tersebut menggunakan pelat nomor B 1196 ZZH. Diketahui, pelat nomor dengan akhiran 'ZZ' merupakan pengganti pelat nomor 'RF'. Pelat nomor khusus berkode 'ZZ' menggunakan angka 1 di depan.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus pada Juni lalu mengatakan, pihaknya menertibkan penggunaan pelat nomor khusus dan rahasia. Hal ini dilakukan karena pelat 'RF' telah banyak disalahgunakan oleh masyarakat sipil.

"Polisi yang tadinya 'RFP' jadi 'ZZP', Angkatan Darat 'ZZD', kan gitu semuanya, kepala 1 angka 1," kata Yusri.

"Kenapa saya buat seperti itu? Jadi besok nomor khusus, nomor rahasia melanggar-melanggar saya tinggal mengirim, misalnya kalau polisi yang pakai saya tinggal ngirim ke Propam. Kalau tertangkap ETLE saya kirim ke Propam 'ini melanggar, ini fotonya', di Propam diperiksa apakah melanggar (kemudian) dicabut nomornya atau apa itu Propamnya nanti (yang menentukan sanksi)," jelas Yusri.

Untuk diketahui, pelat nomor khusus yang sebelumnya pakai kode 'RF' digunakan untuk pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan kementerian/lembaga.