Ganjar Banyak Cerita Pengalaman di Jateng: Bahas Pendidikan-Curhat Soal Wadas

Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memaparkan gagasannya terkait Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Ganjar banyak bercerita tentang pengalamannya selama menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan 88 wali kota seluruh Indonesia di UpperHills Convention Hall, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/7). Ganjar membahas mulai dari korupsi, pendidikan, hingga curhat terkait Bendungan Wadas.

Dirangkum detikSulsel, Jumat (14/7/2023), berikut pemaparan Ganjar di Rakernas XVI Apeksi:

Bahas Korupsi dan Janji Politik

Ganjar mengawali gagasannya dengan menyampaikan komitmennya dalam memberantas korupsi dan pemenuhan janji-janji politik. Komitmen yang dibawanya selama memimpin Jateng ini juga akan dibawa ketika terpilih sebagai Presiden RI di Pemilu 2024 nantinya.

"Yang pertama korupsi, yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati, bukan tidak ditepati tapi kalau sudah janji tapi tidak dieksekusi, apalagi dalam perencanaannya pembangunan sampai jadi program, itu bohong," kata Ganjar.

Bagi ganjar dua hal ini yang kemudian menjadi acuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu pemenuhan janji politik menjadi hal mutlak bagi dirinya demi menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana menciptakan pemerintah yang bersih yang tidak korupsi. Kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, muten korupsi muten makusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu," ungkapnya.

Dia mengemukakan hal tersebut telah menjadi visi misinya dalam menjalankan otonomi daerah. Sehingga tercipta peningkatan ekonomi yang sangat baik di Jateng.

"Nah dari cerita inilah kemudian visi misi dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Tadi Pak Danny membacakan CV, saya pernah di DPRD di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, dan Komisi II dan kita bicara otonomi daerah," terangnya.

Ganjar bahkan mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat dengan menerima usulan dari masyarakat. Ia menekankan agar pemerintah tidak anti kritik.

"Waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang di masyarakat. 'Pak Ganjar kalau saya usul koko gak bisa masuk?' Mari kita cek diri kita sendiri kita kepala daerah, dikritik marah atau terima? Kita gubernur, wali kota kalau mau mendengar masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita teriak fasilitas agar mereka bisa melaporkan," ujarnya.

"Dua, ketika mereka melaporkan kelakukan kita, kita punya pilihan, kita diam karena kita marah, dan karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi karena itu komplain yang muncul dari masyarakat," tuturnya.

simak di halaman selanjutnya.