Ganjar Banyak Cerita Pengalaman di Jateng: Bahas Pendidikan-Curhat Soal Wadas

Makassar -

Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memaparkan gagasannya terkait Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Ganjar banyak bercerita tentang pengalamannya selama menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan 88 wali kota seluruh Indonesia di UpperHills Convention Hall, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/7). Ganjar membahas mulai dari korupsi, pendidikan, hingga curhat terkait Bendungan Wadas.

Dirangkum detikSulsel, Jumat (14/7/2023), berikut pemaparan Ganjar di Rakernas XVI Apeksi:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahas Korupsi dan Janji Politik

Ganjar mengawali gagasannya dengan menyampaikan komitmennya dalam memberantas korupsi dan pemenuhan janji-janji politik. Komitmen yang dibawanya selama memimpin Jateng ini juga akan dibawa ketika terpilih sebagai Presiden RI di Pemilu 2024 nantinya.

"Yang pertama korupsi, yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati, bukan tidak ditepati tapi kalau sudah janji tapi tidak dieksekusi, apalagi dalam perencanaannya pembangunan sampai jadi program, itu bohong," kata Ganjar.

Bagi ganjar dua hal ini yang kemudian menjadi acuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu pemenuhan janji politik menjadi hal mutlak bagi dirinya demi menjaga kepercayaan masyarakat.

"Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana menciptakan pemerintah yang bersih yang tidak korupsi. Kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, muten korupsi muten makusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu," ungkapnya.

Dia mengemukakan hal tersebut telah menjadi visi misinya dalam menjalankan otonomi daerah. Sehingga tercipta peningkatan ekonomi yang sangat baik di Jateng.

"Nah dari cerita inilah kemudian visi misi dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Tadi Pak Danny membacakan CV, saya pernah di DPRD di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, dan Komisi II dan kita bicara otonomi daerah," terangnya.

Ganjar bahkan mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat dengan menerima usulan dari masyarakat. Ia menekankan agar pemerintah tidak anti kritik.

"Waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang di masyarakat. 'Pak Ganjar kalau saya usul koko gak bisa masuk?' Mari kita cek diri kita sendiri kita kepala daerah, dikritik marah atau terima? Kita gubernur, wali kota kalau mau mendengar masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita teriak fasilitas agar mereka bisa melaporkan," ujarnya.

"Dua, ketika mereka melaporkan kelakukan kita, kita punya pilihan, kita diam karena kita marah, dan karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi karena itu komplain yang muncul dari masyarakat," tuturnya.

simak di halaman selanjutnya.

Soroti Pungli di Sekolah

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menjabarkan terkait pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di sekolah-sekolah. Ia pun mengaku kaget lantaran masih terdapat biaya sekolah di daerahnya.

"Saya kaget sekali, kemarin saya datang ke salah satu kabupaten di Rembang, saya dialog dengan siswa. Dalam dunia pendidikan kita, ada saja perilaku yang katanya itu biasa. Apa? Pungli," ujar Ganjar.

Pengakuan tersebut didapatkannya ketika menghadiri dialog bersama siswa di salah satu sekolah di Kabupaten Rembang. Ia pun mengaku kaget karena masih terdapat biaya sekolah sejumlah sekolah. Sementara pemerintah Jateng telah mengalokasikan Rp 800 miliar hanya untuk pendidikan.

"Rp 800 miliar saya berikan agar kalian sekolah nggak usah bayar. Bertahun-tahun keputusan ini kita berikan, apakah kemudian kawan-kawan kita melakukan itu? Jawabannya tidak semua," terangnya.

"Dan anak ini bercerita dengan apa adanya. Pak, setiap kenaikan kelas kami dipungut. Loh, kan nggak boleh ada pungutan. Ini bukan pungutan Pak, maaf saya koreksi, infaq. Penyakit korupsi kita ada di situ, kita serius atau tidak," sambungnya.

Dia melanjutkan selama ini akses pendidikan semakin dipermudah melihat jumlah usia produktif terbilang lebih tinggi dibandingkan yang tidak produktif di Jateng. Situasi ini ingin dimanfaatkan agar Indonesia bisa keluar dari jeratan negara berkembangan atau middle income trap di 13 tahun ke depan.

"Saya bilang, akses pendidikan itu dipermudah. Bonus demografi sudah terjadi di Jawa Tengah. 13 tahun ke depan, kita akan memanfaatkan situasi ini apakah kita berhasil atau tidak," imbuhnya.

Ganjar pun memastikan uang yang telah dikeluarkan siswa akan dikembalikan. Masalah itu pun telah diposting di media sosial (medsos) dan viral.

"Di IG (Instagram) 7 juta yang nonton, dan mereka menumpahkan segala kekesalan dan menyampaikan 'Pak, di SD ini terjadi, Pak di SMP ini terjadi'. Publik masyarakat mau itu," paparnya.

simak di halaman selanjutnya.

Ganjar Curhat soal Wadas

Selain itu, Ganjar juga curhat terkait pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, yang dikenal dengan kasus Wadas. Ganjar mengaku jadi bahan bully lantaran proyek pembangunan bendungan tersebut.

"Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadiannya menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan Bendungan Bener di Purworejo yang kemudian terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam," papar Ganjar.

Ganjar menerangkan jika kasus tersebut membuat bupati dan kepala desa pun ikut kebingungan. Dirinya pun menegaskan jika persoalan ini mesti dihadapi dengan terjung langsung bertemu dengan warga yang melakukan protes.

"Begitu persoalan itu muncul, semua ketakutan, kadesnya pergi. Bupatinya saya telepon, 'bro, kenapa ini?' (Bupati jawab), 'Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan'. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung?" tuturnya.

Padahal lanjut Ganjar, Bendungan Bener di Wadas sebenarnya proyek strategis nasional. Dia menilai proyek infrastruktur itu mendatangkan manfaat bagi warga sekitar baik dari segi pengendalian banjir hingga kebutuhan air di wilayah tersebut.

"Ini bendungan nanti tertinggi. Ini nanti akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari project itu. Nilainya gede banget, dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil," jelasnya.

Ganjar mengaku telah menemui warga dan melakukan komunikasi terkait kasus tersebut. Terutama dengan menemui langsung ketua kelompok yang protes atas proyek itu.

"Saya datang ke lokasi, saya sampaikan satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan, ketiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya," terangnya.

Kendati demikian, Ganjar memastikan konflik lahan yang dipersoalkan warga sejatinya sudah teratasi. Uang ganti rugi lahan senilai Rp 11 miliar sudah diserahkan kepada ketua kelompok yang melakukan penolakan.

"Saya sampaikan kepada mereka, ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung Rp 11 miliar," tutur Ganjar.

Dia pun menyinggung kasus Wadas masih menjadi sorotan lantaran informasi terkait persoalan itu tidak tersampaikan secara utuh. Sehingga sejumlah masih terus melayangkan protes terkait kasus Wadas tersebut.

"Hari ini saya masih di-bully, karena seluruh informasi tidak terbagi dengan baik," ucapnya.

Ganjar pun telah melakukan komunikasi langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus Wadas itu. Ganjar menegaskan proyek Bendungan Bener akan segera diselesaikan.

"Saya komunikasi dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, 'udah Pak Pub, silakan diteruskan. Scene ganti ruginya ini bagus banget, Pak'. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100 persen sudah diukur lahannya,"pungkasnya.