.webp)
Bakal calon presiden dari partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan pandangannya soal perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies menilai, program yang direncanakan dengan baik akan memiliki dasar yang kuat dan tidak perlu otot politik untuk melaksanakannya.
Hal itu disampaikan Anies di akhir pemaparan gagasannya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/7/2023). Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya kemudian menanyakan pandangan Anies soal perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh? Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya," kata Bima Arya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada satu hal yang saya kira menjadi konsen kepedulian dari taman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN ibu kota negara nusantara ? terimakasih," lanjut dia.
Menjawab pertanyaan tersebut, Anies mengatakan jawabannya bisa menjadi headline. Hal itu disambut tawa peserta Apeksi.
"Ini bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas itu," kata Anies Baswedan dengan gestur tersenyum dan disambut tawa perserta.
Selanjutnya barulah Anies memberikan pandangannya soal IKN. Menurut dia, sesuatu yang direncanakan dengan baik maka tidak perlu otot politik untuk melaksanakannya.
"Bapak ibu semua kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada, dan di dalam bapak ibu mengelola program, bapak ibu tentu pernah merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," kata Anies.
Sebelum itu, Anies juga berbicara tentang visi yang dia tawarkan ke depannya. Salah satunya tentang urbanisasi.
"Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi, sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Jadi kalau sampai dengan sekarang, 14 tahun kemudian, proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa," kata Anies dalam pemaparannya.
Dia mengatakan pemerintah kota harus siap menghadapinya dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak masalah dari urbanisasi. Pasalnya, urbanisasi tidak dapat dihindari.
"Urbanisasi ini adalah inevitable, tidak bisa dihindari. Tetapi, masalah yang ada di sebuah kota, sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah," kata Anies.
Anies juga menyinggung pada 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045 mendatang. Sementara saat ini sudah ada di angka 57 persen.
"Bila kita biarkan, tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalah yang dari Jakarta," kata Anies.
"Kemudian yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini, kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan, PDB per kapita nasional meningkatnya 1,4 %," kata Anies.
(hmw/nvl)
