.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md berkomentar tentang UU Kesehatan yang baru saja disahkan. Mahfud menyampaikan, apabila tidak puas dengan UU Kesehatan itu, silakan ke Mahkamah Konstitusi.
"Menurut hukum, ya sudah berlaku. Tapi ada yang merasa masih sangat penting untuk diubah. Nah, itu ada Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti masuk ke Mahkamah Konstitusi," kata Mahfud Md ketika diwawancarai oleh detikSulsel di Hotel Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Kamis (13/7/2023).
Mahfud menerangkan undang-undang apa pun, ketika dibahas, pasti ada pro dan kontra, termasuk UU Kesehatan yang baru saja disahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Undang-undang apa pun itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi bukan hanya Undang-Undang Kesehatan," jelasnya.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi aturan konstitusi, mesti melalui prosedur hukum. Karena itu, uji materi di Mahkamah Konstitusi adalah prosedur yang paling sesuai.
"Jadi silakan yang masih merasa tidak puas dan ingin agar UU Kesehatan itu diuji materinya. Konstitusi mempersilakan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi," tutupnya.
Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Kesehatan dilakukan dalam rapat paripurna (rapur) DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, pada Selasa (11/7).
Rapat paripurna diwarnai demonstrasi oleh massa tenaga kesehatan yang menolak pengesahan RUU Kesehatan tersebut. Mereka mengancam mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan.
(ata/nvl)
