.webp)
Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri memetakan 12 wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik pada saat Pemilu 2024. Situasi itu bakal menjadi perhatian serius aparat kepolisian dalam mengamankan pemilu nantinya.
"Ini menjadi antisipasi dari kita Polda Papua untuk melihat tidak berulang lagi dampak daripada Pemilu ini," kata Irjen Mathius D. Fakhiri kepada wartawan di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Senin (10/7/2023).
12 wilayah rawan konflik yang dimaksud antara lain Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Lalu, Yahukimo, Nduga, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara dan Lanny Jaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irjen Mathius sendiri telah meminta kepada Pemerintah Daerah, KPU, dan Bawaslu untuk mengantisipasi ancaman konflik ini. Khususnya terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nantinya.
"Saya ada minta kepada pemerintah daerah masing-masing termasuk lewat teman-teman KPU, Bawaslu. Kita untuk betul-betul nanti mengontrol nanti bagaimana DPT-nya," jelasnya.
Dia sendiri mengungkapkan konflik pemilu yang selama ini terjadi di Papua tak lepas dari sistem noken yang digunakan. Pasalnya, sistem itu dinilai berpotensi menimbulkan masalah.
"Karena sistem ikat noken bagi saya itu selalu menimbulkan korban-korban dampak daripada pesta demokrasi ini, korban-korban sia-sia lah," imbuhnya.
Mathius pun berharap ke depannya agar proses pemilihan umum di Papua bisa dilaksanakan secara one man one vote. Hal itu demi menghindari masalah yang ditimbulkan akibat pemilu sistem noken.
"Nah ini yang kita mau pemerintah nanti bertahap itu harus dihilangkan. Syukur-syukur Papua ke depan nanti sudah one man one vote," tandasnya.
(afs/afs)
