.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad menyinggung aksi unjuk rasa warga yang kerap ditujukan kepadanya. Musa'ad menegaskan dirinya sama sekali tidak alergi dengan kritik.
"Saya tidak alergi demo karena saya juga demonstran saat kuliah di Makassar, di sana demonya lebih bahaya lagi," jelas Muhammad Musa'ad di acara deklarasi Forum Pengawal Aspirasi Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Sabtu (17/6/2023).
Musa'ad mengatakan segala persoalan sebaiknya bisa didiskusikan dengan baik. Dia tidak melarang unjuk rasa selama aktivitasnya tidak mengganggu keamanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira sepanjang diskusi kita, komunikasi kita bisa kita lakukan itu lebih baik daripada habis waktu untuk melakukan aktivitas yang mengganggu keamanan," ujarnya.
Dia pun meminta data valid tentang kinerja Pj Gubernur yang dianggap gagal. Menurutnya, tugas yang diamanatkan terhadapnya sudah diselesaikan.
"Kalau dibilang Gubernur gagal, datanya mana. Karena semua yang diamanatkan kepada kami sudah diselesaikan," ungkapnya.
Musa'ad mengungkap Papua Barat Daya menjadi yang terbaik diantara 4 daerah otonom baru (DOB) di Papua dalam penyelesaian administrasi pembentukan daerah baru.
"Semua sudah kita selesaikan, tugas saya membentuk struktur, sudah ada strukturnya, disuruh bikin lambang sudah selesai lambangnya. Bentuk MRP, tadi panitia MRP sudah serahkan hasilnya ke saya," tuturnya.
"Tugas saya juga membuat APBD. APBD kita sama-sama selesai dengan DOB yang dilantik pada November 2022 kemarin. Kami juga yang pertama selesaikan rencana pembangunan daerah (RPD) sampai tahun 2026, itu hasil evaluasi kedua kami kemarin," imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (8/6). Massa meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Pj Gubernur PBD Muhammad Musa'ad.
Ketua aksi demo Jecson Jitmau mengatakan masyarakat menuntut anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk Papua Barat Daya yang tidak digunakan dengan baik. Menurutnya, selama 6 bulan masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan.
"Anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tidak diserap dengan baik untuk pembangunan di wilayah ini. Kami (masyarakat) tidak pernah merasakan kehadiran pembangunan dalam enam bulan ini," ungkapnya.
Jacson kemudian menilai adanya nepotisme dalam pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sebab, ada beberapa jabatan strategis tidak diduduki orang asli Papua (OAP) dari 5 daerah di bawah Provinsi PBD.
"Kami menilai ada nepotisme, karena Pj Gubernur membawa orang dari luar PBD jabat beberapa jabatan eselon II di PBD. Ini, tidak ada keberpihakan kepada kami selaku anak Papua dari 5 daerah bawahan PBD," jelasnya.
(ata/sar)
