.webp)
Wakil Ketua Komisi II DPR F-PDIP Junimart Girsang mengatakan pihaknya akan menemui Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad buntut adanya aksi protes warga. Junimart mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi kinerja Musa'ad.
"Ya tentang Pj ini kami sudah mengingatkan kepada Kemendagri agar membuat termin-termin atau masa-masa waktu mengevaluasi para Pj gubernur per tiga bulan kah, dan paling lama per enam bulan," kata Junimart kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari detikNews, Kamis (8/6/2023).
Junimart mengatakan akan mengecek langsung kondisi lapangan pada pekan depan. Pihaknya juga akan mengunjungi kepala daerah lain berstatus Pj di daerah otonomi baru (DOB) Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam waktu dekat, karena adanya suara-suara, tentang Pj-Pj, terutama yang di Papua, dalam waktu dekat kami akan ke Papua, ke DOB yang baru ini, untuk langsung mendengarkan rakyat dan bertemu dengan Pj-nya," imbuhnya.
Menurutnya rencana kunjungan itu sebagai bentuk inisiatif Kemendagri. Komisi II DPR RI sebagai mitra mesti ikut mengawal.
"Kami sebagai mitra, Komisi II DPR, wajib diikutsertakan di sana. Nanti kita lihat bagaimana fakta di Papua," terang Junimart.
Junimart lantas menyinggung penunjukan Pj Gubernur harus melalui seleksi yang ketat. Pertimbangannya dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).
"Pj-Pj ini harus hasil seleksi yang betul-betul matang, tidak mengedepankan unsur kedaerahan. Khusus untuk Papua itu memang kemarin kita berbicara bagaimana caranya OAP itu kita utamakan untuk dimunculkan, kan begitu," paparnya.
Kebijakan itu sudah diatur dalam UU Otonomi Khusus (UU Otsus). Penetapannya pun tetap melihat kompetensi pejabat yang ditunjuk.
"Kan itu perintah dari UU Otsus begitu, orang asli Papua. Kita kasih kesempatan kepada mereka agar mereka bisa berkarya tetapi kan itu harus diberikan kepada mereka ketika sudah mampu atau sudah siap," jelas Junimart.
Untuk diketahui, sejumlah warga menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (8/6). Massa mengeluhkan kepemimpinan Pj Gubernur PBD Muhammad Musa'ad yang dinilai tidak berdampak kepada kesejahteraan warga.
"Rakyat tidak pernah disentuh. Kerja sendiri-sendiri dengan kelompok tertentu, kerja tidak melibatkan orang lain. Itu yang kami protes," demikian pernyataan orator dalam orasinya.
Pj Gubernur PBD dinilai lebih banyak menjalankan tugasnya di luar PBD. Mereka pun menilai pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
"Kekuasaannya dibawa jalan-jalan saja. Bekerja di luar Papua Barat Daya, tidak bekerja di tempat. Ada apa ini. Uang yang dikucurkan untuk PBD Rp 2,8 triliun, hanya digunakan jalan-jalan saja. DOB lain sudah jalan dengan normal, provinsi ini jalan pincang," pungkasnya.
(sar/sar)
