.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) mengatakan kunjungan Komisi II DPR RI ke daerah otonomi baru (DOB) merupakan agenda rutin. Kunjungan tersebut tidak ada kaitannya dengan protes warga yang meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Pj Gubernur PBD Muhammad Masa'ad.
"Kedatangan Komisi II DPR RI merupakan agenda yang telah lama direncanakan tetapi karena masih banyak agenda lain sehingga beberapa kali tertunda," ujar Asisten I Bidang Pemerintahan, PBD Septinus Lobat kepada awak media, Jumat (9/6/2023) malam.
Septinus mengatakan Komisi II dijadwalkan akan mengunjungi 4 daerah otonomi baru di Papua pada 12-17 Juni 2023. Kunjungan ini untuk melakukan fungsi pengawasan pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tegaskan tidak ada kaitan sama sekali antara aksi demo dengan kedatangan Komisi II DPR RI. Mereka mengecek semua penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang," ungkapnya.
Menurut Septinus khusus PBD ada beberapa agenda prioritas yang dilaksanakan oleh Pj Gubernur dan Pj Sekda. Ia memastikan pemerintah PBD siap menerima kunjungan tersebut.
Terkait tuntutan warga soal minimnya pembangunan di PBD, Septinus mengatakan pembangunan di provinsi baru tidak sekedar membalik telapak tangan. Banyak agenda prioritas dan tanggung jawab besar yang dilakukan.
"Provinsi ini baru 6 bulan, kita tidak mungkin bekerja sesuatu secepat itu," tuturnya.
Di sisi lain, Septinus membenarkan Pj Gubernur PBD beberapa kali melaksanakan kegiatan di luar Papua. Hal itu karena pemprov membutuhkan tenaga ahli dan kecepatan.
"Kita butuh tenaga ahli yang sudah memang siap di sana (di luar PBD) karena kita perlu lebih cepat. Tapi tidak semua kami lakukan di luar, hanya sesuai kebutuhan saja," ujarnya.
Septinus juga menegaskan bahwa Pj Gubernur tidak terlibat nepotisme, tidak pilih kasih, dan primordial. Dia memastikan bahwa kehadiran Muhammad Masa'ad di PBD untuk pembangunan.
"Tidak ada nilai itu pada diri seorang Pj Gubernur kita, ini harus ditiru. Beliau ini hadir di sini meletakkan dasar-dasar yang kuat kepada kita untuk membangun di Papua Barat daya," ungkapnya.
(hsr/hsr)
