.webp)
Sejumlah warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD) melakukan aksi protes di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Massa meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Pj Gubernur PBD Muhammad Musa'ad.
Pantauan detikcom di depan Kantor Gubernur PBD, Jalan Kurana, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong, Kamis (8/6/2023) sekitar pukul 12.30 WIT, aksi tersebut dilakukan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Mereka mengeluhkan kepemimpinan Muhammad Musa'ad yang dinilai melakukan nepotisme.
Salah satu orator aksi mengatakan selama 6 bulan kepemimpinan Pj Gubernur PBD itu, masyarakat merasa tidak pernah disentuh oleh pemerintah provinsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rakyat tidak pernah disentuh. Kerja sendiri-sendiri dengan kelompok tertentu, kerja tidak melibatkan orang lain. Itu yang kami protes. Kami minta Presiden, Kemendagri dan Komisi II DPR RI evaluasi kepemimpinan Pj Gubernur PBD," demikian pernyataan orator dalam orasinya.
Selain itu, Pj Gubernur PBD dinilai lebih banyak menjalankan tugasnya di luar PBD. Mereka pun menilai pemerintahan tidak berjalan dengan baik.
"Kekuasaannya dibawa jalan-jalan saja. Bekerja di luar Papua Barat Daya, tidak bekerja di tempat. Ada apa ini. Uang yang dikucurkan untuk PBD Rp 2,8 triliun, hanya digunakan jalan-jalan saja. DOB lain sudah jalan dengan normal, provinsi ini jalan pincang," tandasnya.
Ketua Aksi, Jecson Jitmau yang dikonfirmasi di sela-sela unjuk rasa mengatakan masyarakat menuntut anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk Papua Barat Daya yang tidak digunakan dengan baik. Menurutnya, selama 6 bulan masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan.
"Anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tidak diserap dengan baik untuk pembangunan di wilayah ini. Kami (masyarakat) tidak pernah merasakan kehadiran pembangunan dalam enam bulan ini," ungkapnya.
Jacson kemudian menilai adanya nepotisme dalam pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sebab, ada beberapa jabatan strategis tidak diduduki orang asli Papua (OAP) dari 5 daerah di bawah Provinsi PBD.
"Kami menilai ada nepotisme, karena Pj Gubernur membawa orang dari luar PBD jabat beberapa jabatan eselon II di PBD. Ini, tidak ada keberpihakan kepada kami selaku anak Papua dari 5 daerah bawahan PBD," tutupnya.
Hingga pukul 14.20 WIT, massa masih menduduki kantor Gubernur Papua Barat Daya. Bahkan massa menggunakan tenda di depan kantor.
(asm/hmw)
