.webp)
Warga bernama Muh Sulhan (32) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan biaya perawatan RSUD Tenriawaru yang seharusnya Rp 2,2 juta tetapi sempat ditagih Rp 8,7 juta. Pihak rumah sakit berdalih hal tersebut karena sistem sedang eror.
Kejadian tersebut dialami Muh Sulhan ketika membawa istrinya untuk operasi ringan (kuret) di RSUD Tenriawaru pada Rabu (5/4/2023). Ia dirawat selama 2 hari.
"Jadi Rp 2,2 juta saya bayar untuk biaya operasi ringan (kuret) istriku di RSUD Tenriawaru Bone. Awalnya pihak RSUD menyebut biayanya Rp 8,7 juta," kata Muh Sulhan kepada detikSulsel, Sabtu (8/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sulhan mengaku heran setelah pihak RS menyebut biaya perawatan mencapai Rp 8,7 juta. Namun setelah ia mempertanyakan biaya tersebut, tanpa jawaban dari pihak rumah sakit langsung mengeluarkan tagihan baru senilai Rp 2,2 juta.
"Awalnya pihak RSUD menyebut biayanya Rp 8,7 juta. Setelah saya mempertanyakan hal ini, pihak kasir RSUD tidak mau memberi penjelasan. Kemudian malah membuat rekap yang baru dengan rincian Rp 2.262.799," sebutnya.
Menurut Sulhan, biaya Rp 2,2 juta tersebut pun sebetulnya masih sangat besar. Sebab sebelumnya, istrinya juga pernah menjalani operasi yang sama di RSUD Tenriawaru dengan biaya yang lebih murah yakni Rp 1,9 juta.
"Bukan kali itu saja saya menjalani kuret, sudah yang kedua kalinya. Kuret yang pertama saya bayar kurang lebih Rp 1,9 juta," keluhnya.
Direktur RSUD Tenriawaru dr Andi Muhammad Syahrir mengaku, terjadi eror sistem pada aplikasi Electronic Medical Record (EMR) yang membuat rekap biaya pasien tidak wajar. Namun menurutnya hal itu bukan masalah sebab pasien belum sempat membayar.
"Eror aplikasi makanya teman-teman di kasir tanya teman perawat kalau tindakan seperti itu kemungkinannya sekitar jutaan. Tetapi belum ada transaksi, kalau pun ada transaksi hanya akan dijadikan uang jaminan, begitu aplikasi bagus berapa yang tertera itu mi juga yang dibayar," ucapnya.
Syahrir menerangkan, pasien juga memilih umum saat masuk. Yang dibayar pasien sebanyak Rp 2 juta lebih itu adalah tarif yang memang tertera sebagai pasien umum.
"Kalau yang Rp 2 juta itu mi yang sesuai dengan tarif. Karena dia masuk memang sebagai pasien umum," terangnya.
DPRD Bone Atensi Biaya Perawatan Besar di RSUD Tenriawaru
DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) turut mengatensi keluhan warga terkait biaya besar perawatan di RSUD Tenriawaru. Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad Baso Padjalangi mengatakan akan segera memanggil pihak RSUD Tenriawaru untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
"Saya menunggu dulu langkah rumah sakit, saya akan menunggu hasil evaluasinya dia. Dan pasti akan kami panggil," kata Andi Ryad Baso Padjalangi kepada detikSulsel, Sabtu (8/4).
Selain sistem error, Riyad mengaku akan memastikan apakah ada keterlibatan pegawai dalam membengkaknya biaya perawatan kepada pasien. Jika itu terbukti, ia tidak akan memberikan toleransi.
"Kalau sampai pegawai atau siapa pun agar dipecat dan diperkarakan," tegasnya.
Ryad juga meminta kepada pihak RSUD Tenriawaru agar persoalan itu tidak ditunggangi pihak tertentu. Sebab rumor yang didengarnya, ada pihak tertentu yang mau memasukkan keluarganya ke RSUD.
"Saya dengar ada informasinya ada anggota DPRD yang ingin menitip orang masuk di situ. Jangan sampai direktur ini ditunggangi nanti karena pegawai di sana sudah bengkak sekali, sudah lebih 900 orang," jelasnya.
Pelayanan Kesehatan Warga Bone Gratis
Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakan pelayanan kesehatan di Bone gratis sejak sistem Universal Health Coverage (UHC) diterapkan. Program tersebut berlaku untuk seluruh warga yang memiliki KTP Bone, kecuali pasien yang sengaja meminta untuk masuk ke layanan umum.
"Karena pada dasarnya sistem UHC ini yang penting dia masyarakat Bone, punya KTP sisa ditunjukkan. Tidak perlu lagi ada ditunjukkan KIS, yang penting dia menunjukkan KTP Bone-nya pasti bebas biaya," kata Fahsar saat ditemui detikSulsel, Sabtu (8/4).
Terkait keluhan warganya, Fahsar mengatakan telah menerima laporan dari RSUD Tenriawaru bahwa memang saat itu sistem Electronic Medical Record (EMR) sementara dalam maintenance. Selain itu, pasien juga meminta untuk layanan umum.
"Petugas juga menawari apakah mau masuk BPJS atau umum, tapi pasien memilih umum karena menganggap BPJS sebagai ribah," jelasnya.
(ata/hsr)
