.webp)
Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menanggapi keluhan warga terkait biaya pengobatan membengkak di RSUD Tenriawaru. Fahsar menegaskan pelayanan kesehatan di Bone sudah gratis sejak sistem Universal Health Coverage (UHC) diterapkan, kecuali jika pasien yang meminta masuk ke layanan umum.
"Karena pada dasarnya sistem UHC ini yang penting dia masyarakat Bone, punya KTP sisa ditunjukkan. Tidak perlu lagi ada ditunjukkan KIS, yang penting dia menunjukkan KTP Bone-nya pasti bebas biaya," kata Fahsar saat ditemui detikSulsel, Sabtu (8/4/2023).
Fahsar mengatakan, terkait adanya keluhan warganya soal biaya pengobatannya membengkak dari yang seharusnya disebabkan saat itu sistem Electronic Medical Record (EMR) sementara dalam maintenance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu pun hanya disampaikan oleh petugas, belum melakukan pembayaran. Apalagi sistem ini tergantung pada jaringan, dan pada saat dicek lagi (ternyata) maintenance," sebutnya.
 RSUD Tenriawaru Bone. Foto: RSUD Tenriawaru Bone. (Agung Pramono/detikSulsel) |
Dia menyampaikan, setelah sistem terbuka nota yang harus dibayar warga tersebut Rp 2,2 juta. Artinya kata Fahsar, pasien belum membayar Rp 8 juta seperti dalam sistem eror yang dikeluhkan warga.
"Pas mau dibayar sistemnya ngadat, dan ditanya Rp 8 juta oleh petugas. Tetapi setelah sistemnya bagus dicek ulang sebanyak Rp 2,2 juta," ungkapnya.
Fahsar menilai hal ini bukan lagi masalah. Apalagi pasien tersebut bukan pertama kalinya dilayani di RSUD Tenriawaru dan sudah tahu jika pelayanannya melalui umum.
"Sudah pernah dilayani dulu dan memang dia meminta untuk masuk umum. Petugas juga menawari apakah mau masuk BPJS atau umum, tapi pasien memilih umum karena menganggap BPJS sebagai ribah," jelasnya.
"Dia memang masuk umum, karena anggapannya BPJS adalah ribah. Padahal pelayanan umum dan BPJS itu sama. Yang membedakan saja sistem bayarnya kalau umum dibayar sendiri, kalau melalui BPJS langsung ditanggung sama pemerintah," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang warga di Kabupaten Bone, Muh Sulhan (32) mengeluhkan pelayanan RSUD Tenriawaru yang menagih biaya perawatan mencapai Rp 8,7 juta dari seharusnya hanya Rp 2,2 juta. Pihak rumah sakit menyebut itu terjadi karena sistem sedang eror.
"Jadi Rp 2,2 juta saya bayar untuk biaya operasi ringan (kuret) istriku di RSUD Tenriawaru Bone. Awalnya pihak RSUD menyebut biayanya Rp 8,7 juta," kata Muh Sulhan.
Sulhan mengatakan, biaya Rp 2,2 juta itu termasuk perawatan selama 2 malam di RSUD Tenriawaru. Namun ia mengaku heran setelah pihak RS menyebut biaya perawatan mencapai Rp 8 juta sehari.
"Awalnya pihak RSUD menyebut biayanya Rp 8,7 juta. Setelah saya mempertanyakan hal ini, pihak kasir RSUD tidak mau memberi penjelasan. Kemudian malah membuat rekap yang baru dengan rincian Rp 2.262.799," sebutnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Tenriawaru dr Andi Muhammad Syahrir mengaku, aplikasi EMR yang rekam medik mengalami masalah. Hal tersebut yang membuat rekapan biaya membengkak.
"Eror aplikasi makanya teman-teman di kasir tanya teman perawat kalau tindakan seperti itu kemungkinannya sekitar jutaan. Tetapi belum ada transaksi, kalau pun ada transaksi hanya akan dijadikan uang jaminan, begitu aplikasi bagus berapa yang tertera itu mi juga yang dibayar," ucapnya.
Syahrir menerangkan, pasien juga memilih umum saat masuk. Yang dibayar pasien sebanyak Rp 2 juta lebih itu adalah tarif memang yang tertera sebagai pasien umum.
"Kalau yang Rp 2 juta itu mi yang sesuai dengan tarif. Karena dia masuk memang sebagai pasien umum," terangnya.
(ata/asm)
