.webp)
DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memanggil pihak RSUD Tenriawaru sekaitan adanya keluhan warga atas tagihan biaya perawatan yang tidak wajar. DPRD saat ini menunggu hasil evaluasi internal RSUD terlebih dahulu.
"Saya menunggu dulu langkah rumah sakit, saya akan menunggu hasil evaluasinya dia. Dan pasti akan kami panggil," kata Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad Baso Padjalangi kepada detikSulsel, Sabtu (8/4/2023).
Ryad menjelaskan, masalah ini sekaitan dengan sistem Electronic Medical Record (EMR) yang belum siap digunakan. Aplikasi ini yang terintegrasi langsung dengan data pusat kementerian kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini direktur baru memberanikan diri menggunakan sistem. Padahal ini sistem sudah lama, karena direktur yang lama tidak berani memakainya. Ini aplikasi EMR anggarannya miliaran loh," sebutnya.
Dia menambahkan, terkait permasalahan tersebut pihaknya juga akan memastikan apakah ada keterlibatan pegawai dalam membengkaknya pembayaran kepada pasien. Jika itu terbukti, ia tidak akan memberikan toleransi.
"Kalau sampai pegawai atau siapa pun agar dipecat dan diperkarakan," tegasnya.
Ryad juga mengimbau kepada pihak RSUD Tenriawaru agar persoalan itu tidak ditunggangi pihak tertentu. Sebab rumornya ada pihak tertentu yang mau memasukkan keluarganya ke RSUD.
"Saya dengar ada informasinya ada anggota DPRD yang ingin menitip orang masuk di situ. Jangan sampai direktur ini ditunggangi nanti karena pegawai di sana sudah bengkak sekali, sudah lebih 900 orang," jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Tenriawaru dr Andi Muhammad Syahrir menyampaikan, aplikasi EMR sempat mengalami masalah. Namun menurutnya, sejauh ini belum ada transaksi dari penerapan sistem itu.
"Eror aplikasi makanya teman-teman di kasir tanya teman perawat kalau tindakan seperti itu kemungkinannya sekitar jutaan. Tetapi belum ada transaksi, kalau pun ada transaksi hanya akan dijadikan uang jaminan, begitu aplikasi bagus berapa yang tertera itu mi juga yang dibayar," ucapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Kesehatan Bone dr Yusuf Tolo menyampaikan, aplikasi di RSUD itu sudah berjalan dengan baik dan terkoneksi antarunit. Hanya saja aplikasi rekam medik elektronik ini yang bermasalah.
"Ada rekam medik elektronik yang baru. Tetapi saya kira ini bisa diantisipasi dengan perhitungan secara manual yang penting semua pihak bisa menerima," katanya.
Yusuf menyebut, pihak RSUD sudah mengakui ada kendala di aplikasi. Aplikasi itu baru dan aplikasi itu menjadi bentuk pengawasan di rumah sakit.
"Dengan menggunakan aplikasi kan bisa menekan potensi yang tidak kita harapkan. Intinya hanya perlu dijelaskan atau dikomunikasikan secara awal dengan keluarga pasien, kalau aplikasinya tidak berjalan, ya ditulis dengan manual," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang warga di Kabupaten Bone, Muh Sulhan (32) mengeluhkan pelayanan RSUD Tenriawaru yang menagih biaya perawatan mencapai Rp 8,7 juta dari seharusnya hanya Rp 2,2 juta.
"Jadi Rp 2,2 juta saya bayar untuk biaya operasi ringan (kuret) istriku di RSUD Tenriawaru Bone. Awalnya pihak RSUD menyebut biayanya Rp 8,7 juta," kata Muh Sulhan kepada detikSulsel, Sabtu (8/4/2023).
Sementara itu, Humas RSUD Tenriawaru Bone Andi Dedy Astaman menjelaskan pembayaran yang membengkak hingga Rp 8,7 Juta disebabkan kelalaian petugas dan aplikasi yang digunakan untuk merekap biaya eror.
"Ada kelalaian yang dilakukan teman kami dan pada saat itu pembayaran sampai sebesar Rp 8 juta. Dan memang pada saat itu sistem juga sedang eror dan maintenance," tuturnya.
(ata/asm)
