.webp)
Kepala Sekolah SMPN 1 Pinrang Muhammad Saleh tetap menarik iuran senilai Rp 200 ribu per siswa meskipun mendapatkan penolakan dari orang tua (ortu) siswa. Saleh berdalih iuran tersebut sifatnya tidak wajib.
"Keputusannya pembayaran tetap dilanjutkan," ujar Saleh saat dikonfirmasi detikSulsel, Sabtu (18/3/2023).
Saleh mengatakan iuran Rp 200 ribu untuk siswa kelas XII dan XIII tersebut tidak bersifat wajib. Orang tua siswa bisa menyumbang di bawah Rp 200 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selalu ji ada dana masuk. Kan ada kita (media) orang tua siswa sampaikan ditolak kalau 50 ribu tetapi data yang kami miliki ada yang bayar Rp 50 ribu dan itu memang bisa," jelasnya.
Dia juga menegaskan baik Dikbud dan komite sekolah tidak bisa menghentikan iuran tersebut. Apalagi pungutan tersebut tidak diwajibkan bagi siswa.
"Ketua komite jelaskan tidak pernah ada rencana mau menghentikan. Kan tidak diwajibkan," paparnya.
Di sisi lain dia menjelaskan keberadaan komite untuk membantu sekolah dalam pembangunan sekolah memiliki dasar. Tertuang dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
"Ada dasar hukumnya ini komite sekolah. Jadi komite sekolah itu bukan ilegal," imbuhnya.
Terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Saleh menuturkan anggaran tersebut memiliki petunjuk teknis dalam penggunaannya. Dia menegaskan anggaran tersebut tidak boleh digunakan untuk pembangunan bangunan baru di sekolah.
"Dana BOS tidak bisa mengerjakan begini (pembangunan lapangan voli dan toilet). Makanya melalui komite sekolah," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, ortu siswa SMPN 1 Pinrang mengeluhkan kebijakan sekolah yang mewajibkan pembayaran iuran Rp 200 ribu tiap murid demi pembangunan lapangan voli. Ortu siswa lantas mempertanyakan dana BOS yang seharusnya mengakomodir proyek itu.
"Apa tujuan selalu dibebankan ke orang tua siswa? Jumlah siswa 1.500 x 200 berarti Rp 300 juta. Itu mau diapain? Kan ada anggaran BOS," keluh salah satu wali siswa SMPN 1 Pinrang, Anca kepada detikSulsel, Selasa (14/3).
Anca menduga pungutan Rp 200 ribu per siswa tersebut untuk membangun sejumlah proyek di sekolah. Selain dua lapangan voli, ada juga perbaikan drainase, dan penghubung kelas.
"Ini ada beberapa orang tua siswa bertanya kenapa ada pungutan begitu? Artinya kan ini sudah jadi keluhan," paparnya.
Anca menjelaskan sempat ada beberapa siswa yang hanya membayar Rp 100 ribu dan ditolak. Alasannya nominal yang sudah ditetapkan dalam rapat komite sekolah senilai Rp 200 ribu per siswa.
"Jadi ada yang bawa Rp 100 ribu, ada Rp 50 ribu ditolak semua. Katanya Rp 200 ribu itu dari rapat komite. Jadi itu kedok sumbangan permintaannya. Padahal kalau dipikir, ada dana BOS kan bisa dipakai," keluhnya.
(hsr/hmw)
