.webp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan turun tangan menindaklanjuti adanya penarikan iuran Rp 200 ribu tiap siswa oleh SMPN 1 Pinrang. Pihaknya akan bertemu dengan komite sekolah mengklarifikasi hal tersebut.
"Tadi ketua komite (ketua komite SMPN 1 Pinrang) menelepon saya mengundang untuk rapat bersama," ungkap Kepala Dikbud Pinrang Andi Matjtja kepada detikSulsel, Rabu (15/3/2023).
Matjtja memaparkan pertemuan tersebut nantinya akan turut diikuti oleh kepsek SMPN 1 Pinrang dan ketua Dewan Pendidikan Pinrang. Tujuannya agar kasus tersebut dapat dibahas secara tuntas dan tidak menimbulkan polemik lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rapatnya setelah saya kembali dari Makassar, sebab saya masih di Makassar ini. Nanti akan ada pihak sekolah dan Dewan Pendidikan juga," jelasnya.
Dia mengaku akan memberikan klarifikasi bersama setelah pertemuan tersebut. Matjtja pun memastikan akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut secepat mungkin.
"Kita akan sampaikan klarifikasi dengan mengundang dari media juga nantinya," imbuh Matjatja.
Diberitakan sebelumnya, orang tua siswa (ortu) mengeluhkan adanya penarikan iuran Rp 200 ribu per siswa. Dana itu disebut untuk membangun lapangan voli, perbaikan drainase hingga jalan penghubung antarkelas.
"Apa tujuan selalu dibebankan ke orang tua siswa? Jumlah siswa 1.500 x 200 berarti Rp 300 juta. Itu mau diapain? Kan ada anggaran BOS," keluh salah satu wali siswa SMPN 1 Pinrang, Anca saat dikonfirmasi, Selasa (14/3).
Di sisi lain, Anca menjelaskan sempat ada beberapa siswa yang hanya membayar Rp 100 ribu dan ditolak. Alasannya nominal yang sudah ditetapkan dalam rapat komite sekolah senilai Rp 200 ribu per siswa.
"Jadi ada yang bawa Rp 100 ribu, ada Rp 50 ribu ditolak semua. Katanya Rp 200 ribu itu dari rapat komite. Jadi itu kedok sumbangan permintaannya. Padahal kalau dipikir, ada dana BOS kan bisa dipakai," keluhnya.
Respons Kepsek SMPN 1 Pinrang
Sementara Kepsek SMPN 1 Pinrang, Muh Saleh mengakui adanya penarikan iuran Rp 200 ribu tersebut yang sudah disepakati bersama komite sekolah. Namun dia membantah jika mewajibkan siswa membayar.
"Kalau tidak mampu tidak usah. Kami tidak paksa dan tidak ada (siswa) dikeluarkan karena biaya begitu," jelas Kepsek SMPN 1 Pinrang Muh Saleh.
Saleh pun menegaskan, permintaan bantuan ke orang tua siswa tersebut bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Bagi orang tua siswa yang tidak mampu bisa tidak membayar.
"Kalau tidak mampu tidak usah. Kami tidak paksa dan tidak ada (siswa) dikeluarkan karena biaya begitu," jelasnya.
(sar/asm)
